Breaking News:

Menko Perekonomian Anggap Kenaikan Biaya Pembuatan STNK dan BPKB Terlalu Berlebihan

Pesan Presiden itu kata Darmin, ditunjukan untuk mengingatkan bahwa tarif PNBP berkaitan dengan pelayanan.

Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menko Perekonomian Darmin Nasution 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan kepada instansi pemerintahan untuk tidak menaikan tarif pelayanan yang masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berlebihan.

Pernyataan itu dilontarkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan saat ditanya wartawan tentang kenaikan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) pada 6 Januari 2017.

"Ya tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor (Sidang Kabinet)."

"Kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat, janganlah naik tinggi-tinggi," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/1/2017).

Pesan Presiden itu kata Darmin, ditunjukan untuk mengingatkan bahwa tarif PNBP berkaitan dengan pelayanan.

Masyarakat-lah yang akan terkena dampak bila tarif PNBP terlalu tinggi.

Darmin sendiri membenarkan bahwa tarif baru biaya pembuatan STNK hingga BPKB lantaran PNBP di Polri tidak pernah naik dari tujuh tahun lalu.

Namun ia juga memiliki pertanyaan.

"Iya betul, tapi apa harus 300 persen (kenaikannya)?," tanya Darmin.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved