BPR Wajib Lakukan Screening Calon Karyawan untuk Antisipasi Tindakan Terorisme

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Labib Zamani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara rutin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), mencakup empat hal utama.

Pertama, peran aktif direksi dan dewan komisaris dalam pengawasan dan implementasi APU PPT.

Kedua, kebijakan dan prosedur APU PPT yang dimiliki BPR.

Ketiga efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Keempat terkait SDM dan pelatihan APU PPT.

"BPR tidak sekedar mencegah pencucian uang dan dana terorisme yang kasat mata," kata Direktur Amalia Consulting, Drs Suharno MM Akuntan, saat tampil sebagai narasumber pelatihan APU PPT dan GCG di Graha Ardhana Training Center, Yogyakarta, Sabtu (18/2/2017).

"Namun juga wajib melakukan screening terhadap karyawan baru," ucapnya.

"Agar tidak tersusupi oknum LP yang terindikasi dan terlibat jaringan pencucian uang dan aliran dana terorisme," ungkapnya.

Dihadapkan 16 bankir BPR dari beberapa BPR di Yogyakarta, Suharno, mengingatkan agar bagian personalia atau HRD, memiliki SOP (standar operasional prosedur) terkait rekrutmen karyawan baru, secara rinci dengan memasukkan kreteria dan persyaratan terkait pencucian uang dan terorisme.

"Pastikan tidak ada satupun calon karyawan BPR terlibat dalam kegiatan tersebut," ujarnya.

Sehingga lamaran masuk sudah harus dilakukan seleksi administrasi dengan ketat dan teliti.

Di samping itu, kata dia, setiap tahun SDM harus dibekali pengengetahuan dan keterampilan APU PPT.

"Training APU PPT jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus dilaksanakan dengan baik dan terencana," pungkasnya.(*)