Grab Anggap Aturan STNK Taksi Online Harus Atas Nama Badan Hukum Merugikan Pengemudi

Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyampaikan, pihaknya khawatir akan peraturan mengenai kepemilikan STNK taksi "online"

Grab Anggap Aturan STNK Taksi Online Harus Atas Nama Badan Hukum Merugikan Pengemudi
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi taksi online. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyampaikan, pihaknya khawatir akan peraturan mengenai kepemilikan STNK taksi "online" yang harus atas nama badan hukum.

Aturan ini dimuat dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

"Karena hadirnya poin ini bahwa kepemilikan STNK tidak lagi bisa atas nama pribadi, justru mengecewakan mitra pengemudi kami," kata Ridzki di Kantor Grab Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Ridzki mencontohkan, seorang pengemudi GrabCar, Puguh Winarko, yang bekerja dari pagi hingga malam untuk mendapatkan yang dicita-citakannya, yaitu mobil dan rumah.

Namun, kata dia, cita-cita itu mungkin kandas setelah revisi aturan taksi "online" diberlakukan.

"Beliau harus serahkan yang dicita-citakan (mobil) selama ini ke badan hukum, PT, atau koperasi," kata Ridzki.

Aturan ini dianggap mundur.

Sebab, menurut dia, aturan tersebut seolah menempatkan perusahaan di atas pengemudi.

Padahal, kata Ridzki, dengan adanya teknologi dan inovasi, model bisnis berubah.

Pengemudilah yang kini memegang kendali.

Oleh karena itu, ia menganggap aturan ini bertentangan dengan prinsip koperasi di Indonesia, yaitu kepemilikan atas nama anggota.

"Hal ini juga bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang kita percaya bahwa bisa membawa pertumbuhan bagi masyarakat Indonesia," kata Ridzki. (Kompas.com/ Kahfi Dirga Cahya)

Editor: Daryono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved