Ini Alasan Ahok Tak Mau Memasukkan Program Anies-Sandi pada APBD-P 2017

Kendati demikian, seperti pada umumnya, pengesahan APBD-P DKI 2017 tentu akan melewati proses penyusunan dan pembahasan.

Ini Alasan Ahok Tak Mau Memasukkan Program Anies-Sandi pada APBD-P 2017
TRIBUNNEWS.COM/WAHYU AJI
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meladeni foto warga di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan- Sandiaga Uno, resmi ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Keduanya dijadwalkan akan dilantik pada Oktober 2017.

Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, Oktober adalah bulan di mana dilakukan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P).

Sehingga hampir dipastikan pengesahan APBD-P DKI 2017 dilakukan saat Anies-Sandi resmi memerintah.

Kendati demikian, seperti pada umumnya, pengesahan APBD-P DKI 2017 tentu akan melewati proses penyusunan dan pembahasan.

Proses ini akan terjadi sebelum Anies-Sandi menjabat, atau tepatnya saat Pemprov DKI masih dipimpin oleh gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Kondisi itulah yang kini memunculkan polemik.

Dalam berbagai kesempatan, Ahok menyatakan APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan pemerintahannya dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Ahok tidak mengizinkan tim Anies-Sandi mengubah banyak APBD-P 2017.

Sebab, Ahok dan Djarot masih ingin menyelesaikan program prioritas.

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved