​Indonesia Raya Incorporated Usulkan Pembentukan Tiga Poros Wilayah Ekonomi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Indonesia Raya Incorporated (IRI) bersama akademisi dari 14 perguruan tinggi mengusulkan Indonesia dibagi dalam 3 poros wilayah ekonomi yang disebut Poros Ekonomi Indonesia (PEI).

Pembagian tersebut untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan ekonomi Indonesia.

“Kriteria untuk menentukan poros ekonomi tersebut itu adalah kekuatan ekonomi di wilayah itu, sumberdaya (alam, penduduk, finansial, posisi geografis), infrastruktur, jalur telekomunikasi dan political will,” kata Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) AM Putut Prabantoro yang juga penggagas sistem ekonomi baru Indonesia Raya Incorporated (IRI).

Usulan tersebut menjadi bahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Poros Ekonomi Indonesia Tengah (PEIT) Untuk Kemakmuran Seluruh Rakyat Indonesia”.

FGD ini diadakan LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta yang bekerja sama dengan Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) di Kampus UNS Kentingan, Senin (29/5/2017).

Ketiga poros ekonom usulan IRI itu adalah Poros Ekonomi Indonesia Barat (PEIB) yakni Kepri – Sumatera – Jawa bagian Barat.

Poros Ekonomi Indonesia Tengah (PEIT) yakni Kalimantan – Jateng – sampai dengan NTT.

Dan Poros Ekonomi Indonesia Timur yakni Sulawesi – Maluku sampai dengan Papua.

Dijelaskan Putut Prabantoro, dengan pembagian tiga poros wilayah ekonomi diharapkan ada skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi di masing-masing wilayah.

“Dengan demikian, tidak ada daerah yang akan tertinggal dalam pembangunan tersebut,” harapnya.

Menurut Putut Prabantoro, prioritas dan fokus pembangunan PEIB pada multi bisnis dan niaga serta multi industri pembuatan barang jadi (assembly factory).

Kemudian wilayah PEIT pada multi energy primer, kawasan industri pembuatan dan pengolahan barang setengah jadi multi komoditas, multi moda untuk interkonektivitas (darat, laut, udara dan sungai).

“Wilayah PEIR pada pembangunan infrastruktur interkonektivitas (laut, udara dan darat) serta infrastruktur pengeloahan kekuatan lokal (sumber energi lokal, sumber daya alam lokal),” jelasnya.

Kekayaan sumber ekonomi yang dimiliki Indonesia, lanjutnya sudah harus ditujukan untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat.

Menurut Putut, kondisi politik dan keamanan Indonesia saat ini menuntut ekonomi sistem IRI segera diimplementasikan.

“Sistem ekonomi baru IRI ini telah dipresentasikan di Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) pada awal Maret 2017 dan akan dibawa kepada Presiden Joko Widodo,” katanya. (*)