Soal Regulasi Baru Transportasi Online, Dishub Solo Belum Bisa Ambil Sikap

Permenhub yang diterbitkan sejak 26 Maret 2017 lalu itu, pengawasannya diserahkan ke Pemprov Jateng

Penulis: Eka Fitriani | Editor: Putradi Pamungkas
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi taksi online. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Dinas Perhubungan (Dishub) Solo belum mengambil sikap mengenai regulasi baru transportasi online.

Dishub masih menantikan langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah selaku pengatur kuota.

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Regulasi yang diterbitkan per 1 Juli 2017 itu mengatur 3 hal, yakni kuota, tarif batas atas dan batas bawah, serta STNK sudah ditetapkan.

Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Dishub Solo, Taufik Muhammad mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengambil sikap.

Hal tersebut dikarenakan sesuai Permenhub yang diterbitkan sejak 26 Maret 2017 lalu itu, pengawasannya diserahkan ke Pemprov Jateng

"Itu kan diberlakukan untuk angkutan sewa khusus kayak taksi online yang merupakan bentuk pelayanan baru di Indonesia," katanya Senin (4/7/2017) siang.

"Di Jateng sampai saat ini kami belum menerima surat keputusan (SK) Gubernur mengenai kuota taksi online di Jateng itu berapa, di Solo dijatah berapa, itu belum ada," katanya.

Sesuai batas waktu 3 bulan dari Permenhub No 26 PM tersebut, pemerintah pusat per 1 Juli 2017 berkomitmen menjalankan regulasi transportasi online.

Selain jatah kuota, semua provinsi yang memiliki layanan taksi online juga harus mengikuti tarif dari pusat.

Rincian tersebut adalah untuk wilayah I yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa dan Bali mengatur tarif batas atasnya sebesar Rp 6.000 per Km dan tarif batas bawahnya Rp 3.500 per Km.

Sedangkan wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pemerintah pusat menetapkan tarif batas atas sebesar Rp 6.500 per Km dan tarif batas bawahnya adalah Rp 3.700 per Km.

"Kalau kalau mau mengumpulkan, kuotanya saja kami belum tahu, apalagi soal tarif. Namun yang sudah ada ini (taksi online) sebenarnya ilegal," katanya. (*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved