Pengawasan Peradilan Kembali Jadi Sorotan Usai Tertangkapnya Hakim PN Bengkulu

Satu bulan lalu, KPK juga telah menangkap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi.

Pengawasan Peradilan Kembali Jadi Sorotan Usai Tertangkapnya Hakim PN Bengkulu
KOMPAS.com/ROBERTUS BELARMINUS
KPK menggelar jumpa pers bersama pihak Mahkamah Agung terkait kasus OTT hakim dan panitera penggani PN Tipikor Bengkulu, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/9/2017). 

TRIBUNSOLO.COM -- Penangkapan hakim pada Pengadilan Tipikor Bengkulu, Dewi Suryana, dan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Hendra Kurniawan, dinilai dapat terjadi karena lemahnya pengawasan peradilan.

Secara kelembagaan atau fungsional, pengawasan menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan pada Mahkamah Agung (Bawas MA).

Namun, pengawasan itu menjadi satu persoalan krusial.

Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Liza Farihah menjelaskan, ada ratusan satuan kerja yang terdiri dari hakim, panitera, dan pegawai pengadilan lainnya yang harus diawasi oleh Bawas MA.

Baca: Kebakaran di Benhil, Ratusan Kepala Keluarga Kehilangan Tempat Tinggal

"Bawas yang letaknya di pusat dengan sumber daya manusia dan anggaran terbatas, diminta untuk mengawasi hampir 900 satuan kerja, tentu bukan pekerjaan mudah," kata Liza saat dihubungi, Sabtu (9/9/2017).

"Apalagi yang diawasi bukan hanya perilaku, melainkan seluruh bidang mulai dari administrasi perkara, administrasi persidangan, keuangan, dan lainnya," ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Liza, terkait pengawasan dikenal juga istilah pengawasan melekat.

Pengawasan ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan secara rutin, baik berupa tindakan preventif maupun represif.

Pengawasan melekat sudah diatur dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 8/2016.

Halaman
123
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved