Wiranto Sebut Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi Sulit Ungkap Kasus Pelanggaran HAM, Ini Sebabnya

"Perlu upaya meyakini betul apakah informasi dari luar negeri bisa jadi bagian pembuktian itu," kata Wiranto.

Sementara, untuk kasus pelanggaran HAM di Papua, Wiranto menegaskan, pemerintah juga memiliki keseriusan untuk menyelesaikannya.

Namun, pemerintah juga mengalami sejumlah kendala pada pencarian bukti-buktinya.

Apalagi, ada aturan adat di Papua yang terkadang menjadi penghalang.

"Saat ingin pembuktian, ada perintah otopsi, secara adat di sana menolak, jangan otopsi, yang meninggal jangan diganggu-ganggu lagi, padahal itu butuh untuk proses peradilan yang adil dan jujur," ujar Wiranto.

Baca: Luhut Sebut Jalan Tol yang Dibangun Jokowi Lebihi Jalan Tol di Masa SBY dan Soeharto

Komitmen penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu sempat menjadi angin segar bagi para aktivis dan keluarga korban yang selama ini menuntut keadilan.

Di samping Nawacita, janji-janji tersebut juga dituangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang HAM.

Namun, setelah pemerintah berjalan tiga tahun, Amnesty International menyebut bahwa komitmen tersebut masih terasa mengambang.

"Kita ingin katakan kehendak politik yang pernah disampaikan Jokowi dan Jusuf Kalla telah hilang. Sementara waktu makin sempit," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Kasus yang dimaksud antara lain peristiwa 1965, kasus Trisakti, hingga meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib.

Usman mengatakan, Jokowi dan Kalla mewarisi persoalan HAM yang akut di Indonesia.

Tak hanya warisan kasus dari periode sebelumnya, namun muncul lagi sejumlah kasus baru. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: 3 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Akui Sulit Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM