Breaking News:

Ini yang Dilakukan Kemenhub Agar Tak Ada Kekosongan Hukum dalam Aturan Taksi Online

Kementerian Perhubungan kembali melakukan sosialisasi terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai tarif angkutan khusus atau online.

Editor: Junianto Setyadi
TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi taksi online. 

TRIBUNSOLO.COM, SEMARANG  - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali melakukan sosialisasi terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan mengenai tarif angkutan khusus atau online.

Kemenhub kembali menyusun aturan soal angkutan online.

Salah satunya agar tidak terjadi kekosongan hukum, pasca pembatalan sejumlah pasal dari Mahkamah Agung. 

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, di Semarang, Sabtu (21/10/2017).

Baca: Ratusan Pengojek Pangkalan Berdemo di Banyumas, Kantor Go-Jek Purwokerto Tutup

Sosialisasi di Semarang menghadirkan sejumlah pihak.

Baik dari operator taksi, Organda (Organisasi Angkutan Darat), aplikator, pengemudi, hingga akademisi.

"Kami atur agar tidak ada kekosongan (hukum)," kata Sugihardjo.

Menurut Sugihardjo, dicabutnya 14 pasal oleh MA membuat angkutan online tidak dipayungi hukum.

Baca: Misterius, Arkeolog Temukan 400 Struktur Aneh di Arab Saudi

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved