Breaking News:

Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ketua MPR Sebut Bakal Bisa Tekan Korupsi

Zulkifli juga menceritakan kunjungannya ke luar negeri, di mana anggota parlemen tidak digaji, namun tetap diizinkan menjalani profesinya.

Editor: Daryono
TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Zulkifli Hasan seusai menghadiri acara di Solo, Jumat (27/10/2017). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo meminta agar wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD benar-benar dikaji secara serius di Komisi II DPR.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengakui bahwa selama ini biaya calon kepala daerah dalam pemilihan membutuhkan biaya yang besar dan rawan korupsi.

"Kan dari dulu itu, sebetulnya kan kita udah sepakat, karena gara-gara Perppu saja kan Pak SBY ngeluarin Perppu, enggak jadi."

"Sekarang berapa banyak yang kena OTT? Kita enggak punya jalan keluar."

"Pilkada itu biayanya besar," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen.

Baca: Ketua DPR Dorong Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Diseriusi

Zulkifli melihat wacana tersebut sebagai salah satu jalur untuk menghindari para calon dari politik uang.

Ia mengungkapkan bahwa biaya kampanye dan saksi bagi calon kepala daerah cukup mahal.

"Contoh aja Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah."

"Itu kan TPS-nya bisa 80.000 kali Rp 200.000 saja udah Rp 160 miliar."

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved