Breaking News:

Hari Buruh 2018

Fadli Zon: Kehidupan Buruh Menjadi Suram, Kebijakan Pemerintah Kacau Balau

Pasalnya kebijakan pemerintahan Jokowi cenderung memuluskan kepentingan investasi asing dan mengorbankan kepentingan buruh lokal.

Tribunnews
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. 

TRIBUNSOLO.COM - Wakil Ketua Umu‎m Gerindra Fadli Zon menilai kehidupan buruh semakin suram di era pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi ).

Pasalnya kebijakan pemerintahan Jokowi cenderung memuluskan kepentingan investasi asing dan mengorbankan kepentingan buruh lokal.

“Pemerintah terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Selain itu, pemerintah juga selalu menyangkal dan menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal Cina di Indonesia. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang tenaga kerja asing," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (1/5/2018).

‎Salah satunya menurut Fadli, tiga tahun lalu, melalui Permenakertrans No. 16/2015, pemerintahan telah menghapuskan kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing.

Baca: Oknum TNI yang Tikam Warga Pakai Sangkur di Maluku Dikeroyok Warga hingga Pingsan

Belum ada setahun, peraturan itu kembali diubah menjadi Permenakertrans No. 35/2015.

Jika sebelumnya ada ketentuan bahwa setiap satu orang tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan harus dibarengi dengan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal, maka dalam Permenakertrans No. 35/2015, ketentuan itu tidak ada lagi.

“Itu bukan regulasi terakhir yang merugikan kepentingan kaum buruh kita. Bulan lalu, tanpa kajian seksama atau melalui proses konsultasi yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah justru meluncurkan Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” katanya.

Perpres No. 20/2018 tersebut menurut Fadli secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing).

Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), namun karena tak ada lagi IMTA, maka tidak ada lagi proses ‘screening’ atau verifikasi terhadap kebutuhan riil tenaga kerja asing.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved