Heboh soal Gaji Pengarah BPIP, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

"Kan ada transport untuk kegiatan mereka tiap hari ke kantor, namun, kalau mereka pergi ke luar kota itu ada sendiri," ujarnya.

Heboh soal Gaji Pengarah BPIP, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
KOMPAS/SIGID KURNIAWAN
Menteri Kuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) tidak seluruhnya merupakan gaji.

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional.

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta."

"Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta."

"Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5/2018) seperti dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com. 

Baca: Soal Besaran Gaji BPIP, Fadli Zon: Betapa Borosnya Pihak Istana Kelola Anggaran

"Sisanya dukungan terhadap kegiatan, seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambah dia.

Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri.

"Kan ada transport untuk kegiatan mereka tiap hari ke kantor, namun, kalau mereka pergi ke luar kota itu ada sendiri," ujarnya.

Selain itu, masih ada juga asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang masing-masing besarannya Rp 5 juta.

Menurut Sri Mulyani, skema hak keuangan seperti ini sama saja dengan pimpinan kementerian dan lembaga lain.

Halaman
12
Editor: Daryono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved