Breaking News:

Masa Penahanan Bupati Bandung Barat Nonaktif Abubakar Diperpanjang KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan.

KOMPAS.com/DENDI RAMDHAN
Bupati Bandung Barat, Abubakar, saat berbicara kepada awak media untuk meluruskan kabar penangkapan dirinya oleh KPK, di kediamannya, Lembang, Bandung Barat, Selasa (10/4/2018) malam. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka Bupati Bandung Barat Abubakar dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat terkait kasus korupsi gratifikasi Bandung Barat periode 2013-2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, perpanjangan penahanan dilakukan selama 30 hari ke depan.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai dari 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juli 2018 untuk dua tersangka ABB (Abubakar) dan AHI (Asep Hikayat),” kata Febri dalam keterangan tertulis, Jumat (8/6/2018). 

Dalam kasus ini, Bupati Bandung Barat Abubakar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya.

Baca: Hanya Diputar Di CGV Transmart Pabelan Kartasura, Film Lima Ingin Ajak Penonton Memaknai Pancasila

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberi hadiah atau janji kepada Bupati Bandung Barat.

KPK mengamankan barang bukti berupa uang Rp 435 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bandung Barat yang digelar pada Selasa (10/4/2018).

Abubakar diduga meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, yang akan maju sebagai calon bupati Bandung Barat periode 2018-2023 menggantikan dirinya.

Permintaan itu disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diadakan pada Januari, Februari, dan Maret 2018.

Baca: Hampir Setahun Berpulang, Ruben Onsu Kenang Momen Bareng Jupe

Bahkan, Abubakar juga terus menagih permintaan uang tersebut demi melunasi pembayaran ke lembaga survei. 

Abubakar menugaskan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi, Asep Hikayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Reza Jurnaliston)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bandung Barat Nonaktif Abubakar".

Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved