Breaking News:

Bantah Tudingan Prabowo, Kemenhub Rilis Perbandingan Nilai LRT Palembang dengan LRT Filipina

Nilai investasi LRT Palembang lebih murah jika dibandingkan dengan LRT di Manila Line 1 di Filipina dan LRT Kelana Jaya Line di Malaysia

KOMPAS.com/ Aji YK Putra
Kereta LRT berada di stasiun OPI Mall Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan 

TRIBUNSOLO.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis data terkait perbandingan nilai pembangunan light rail transit ( LRT) di Palembang dengan LRT di dua negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia.

Data tersebut dirilis guna menepis anggapan mark-up yang dituduhkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terkait pembangunan LRT Palembang.

Berdasarkan data yang dirilis Kemenhub, nilai investasi LRT Palembang lebih murah jika dibandingkan dengan LRT di Manila Line 1 di Filipina dan LRT Kelana Jaya Line di Malaysia.

Total capex atau belanja modal yang dikeluarkan untuk membangun LRT Kelana Jaya Line adalah sekitar 63 juta dollar AS per kilometer atau sekitar Rp 817 miliar per kilometer (kurs Rp 13.000).

Baca: Tak Lagi Percaya Pelatih, Sejumlah Pemain Senior Timnas Argentina Bakal Tentukan Skuat Inti Sendiri

Nilai tersebut digelontorkan guna membangun jalur sepanjang 34,7 kilometer, 25 unit stasiun, dan 120 unit kereta.

Kemudian, nilai investasi lebih besar digunakan untuk membangun LRT Manilla Line 1, yakni 77 juta dollar AS per kilometer atau setara dengan Rp 1,004 triliun per kilometer.

Biaya tersebut digunakan untuk membangun jalur kereta sepanjang 23 kilometer, 14 unit stasiun, dan 108 unit kereta.

Lantas, bagaimana dengan LRT Palembang? Data Kemenhub menunjukkan, nilai investasi untuk LRT Palembang adalah 37 juta dollar AS per kilometer atau senilai dengan Rp 484 miliar per kilometer.

Baca: 10 Tahun Vakum Kini Kembali Syuting Demi Biaya Kuliah Adik, Artis Cilik Ini Sekarang Makin Cantik

Nilai investasi tersebut digunakan untuk membangun jalur kereta sepanjang 23,4 kilometer, 13 unit stasiun, dan 24 unit kereta.

"Terkait niali kontrak pembangunan LRT di Indonesia khususnya LRT Palembang yang dinilai relatif besar, dijelaskan bahwa nilai kontrak tersebut bukan merupakan nilai mutlak, tetapi pembayarannya dilakukan berdasarkan realisasi atas pengeluaran kontraktor yang telah diaudit BPKP," tulis Kemenhub dalam data yang diterima Kompas.com, Minggu (24/6/2018).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved