Meghan Markle Dikabarkan 'Frustasi' dengan Aturan Kerajaan Inggris yang Ketat

Laporan Wartawaan TribunSolo.com, Rika Apriyanti

TRIBUNSOLO.COM- Meghan Markle dikabarkan 'frustasi' karena ketatnya protokol kerajaan yang mengatur kehidupan barunya setelah menikah dengan Pangeran Harry.

Namun, masyarakat yang menyaksikan trasnformasi Meghan dari aktris Hollywood ke Duchess of Sussex menyebut hal itu bisa dimaafkan.

Dilansir TribunSolo.com dari Mirror.co.uk, Meghan dilaporkan bingung tentang aspek kehidupan kerajan dan cara-cara kuno mengurus rumah yangga Windsor.

• Zaskia Gotik Liburan ke Paris, Penampilannya Saat Berfoto di Depan Menara Eiffel Jadi Perbincangan

Sebuah sumber mengatakan pada People.com bahwa Meghan menemukan beberapa aturan kerajaan yang sulit untuk dimengerti.

Salah satunya adalah fakta bahwa Ratu lebih memilih wanita dalam gaun daripada mengenakan celana panjang.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa Meghan sering bertanya kepada Harry mengapa sesuatu harus dilakukan dengan cara tertentu.

"Saya pikir dia kadang-kadang merasa frustasi, namun ini kehidupan barunya, dan dia harus menghadipinya," ujar sumber tersebut seperti dikutip TribunSolo.com dari Mirror.

• Catat! Inilah Perkiraan Jadwal Libur Tahun Ajaran 2018/2019

Peraturan kerajaan juga melarang anggotanya untuk mengkspresikan pendapat politik.

Namun, seorang politisi Irlandia baru-baru ini melakukan kesalahan.

• Ronaldo Beri Tip Sekitar Rp 337 Juta untuk Karyawan Hotel di Peloponnese, Yunani

Dia mengungkapkan pendapat Meghan tentang referendum melegalkan aborsi di Inggris.

"Senang bertemu Pangeran Harry dan Duchess of Sussex di Kediaman Duta Besar Inggris malam ini," tulis senator Catherine Noone di Facebook.

"Duchess dan saya mengobrol tentang hasil referendum baru-baru ini, dia menonton dengan penuh minat dan senang melihat hasilnya."

• Penangkapan Terduga Teroris di Rest Area KM 57 Tol Cikampek Luput dari Perhatian Pengelola dan Warga

Komentar tersebut menunjukkan bahwa Meghan mungkin telah melanggar protokol kerajaan dengan mengekspresikan opini politik.

Sejak abad ke-17, anggota kerajaan Inggris telah dilarang melakukan hal itu, termasuk pemungutan suara. (*)