Sri Mulyani Sebut Utang Negara 'Warisan Masa Lalu', Zulkifli Hasan: Saya Rasa Ibu Sri Mulyani Lupa

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, terkait pidatonya di Sidang Tahunan MPR.

Zulkifli menuliskan sejumlah poin untuk membantah pernyataan Sri Mulyani yang menyebut pidatonya tersebut sarat akan politik dan menyesatkan.

Berikut poin-poin yang dituliskan oleh Zulkifli melalui Twitter pribadinya, @ZUL_Hasan, pada Kamis (23/8/2018).

• Tanggapi Kasus Meiliana, Mahfud MD : Sudah Masuk Ranah Pengadilan, Tidak Bisa Diintervensi Presiden

"Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Pidato Saya di Sidang Tahunan MPR Politis & Menyesatkan

Menkeu Sri Mulyani juga terus menyalahkan pengelolaan utang periode pemerintahan sebelumnya

Siapa sebenarnya yg MENYESATKAN? Berikut adalah jawaban saya #JawabBenar," tulisnya mengawali penjelasan.

Zulkifli mengaku pidato yang ia sampaikan berdasarkan dengan Nota Keuangan 2018 dengan memberikan hitungannya secara rinci.

"1. Perlu Ibu Sri Mulyani ketahui bahwa sumber data yg disampaikan di Sidang Tahunan juga berdasarkan Nota Keuangan 2018

Dalam dokumen Nota Keuangan tersebut, kami tidak melihat ada Pembayaran Pokok Utang. Dari mana angka Rp.396 T yg dimaksud Ibu Sri Mulyani? #JawabBenar"

"2. Dalam Nota Keuangan 2018 hanya ada pos Pembayaran Bunga Hutang sebesar Rp 238 T & Pembiayaan Utang sebesar Rp 399 T

Tidak ada keterangan mengenai Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp 396 T seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani. Jawab Benar"

"3. Anggaplah data Bu Sri Mulyani benar sebesar Rp 396 T. Maka bila ditambah pembayaran Bunga Utang Rp 238 T jumlahnya jadi Rp 634 T

Rp 634 T adalah Total Beban Utang yg sebenarnya. Karena tak mungkin bayar utang hanya Pokoknya, tapi pasti juga membayar Bunganya #JawabBenar"

"4. Sekarang bandingkan Total Beban Utang kita 634 T dengan Anggaran Kesehatan 111 T & Anggaran Dana Desa 60 T

Artinya Anggaran untuk membayar utang 6 kali lipat lebih besar dari Anggaran Kesehatan. Anggaran membayar utang juga 10 kali lipat lebih besar dari Dana Desa #JawabBenar"

"5. Ibu Sri Mulyani juga selalu mengungkit bahwa utang adalah warisan masa lalu, khususnya ketika saya menjabat Menteri Kehutanan periode Pak SBY

Saya rasa, Ibu Sri Mulyani LUPA bahwa Ibu adalah juga Menteri Keuangan di periode Pak SBY. Sekali lagi, MENTERI KEUANGAN"

"6. Saat itu Saya sebagai Menteri Kehutanan jelas tak bisa mengambil kebijakan tentang hutang

Tapi Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan jelas punya kewenangan memutuskan berapa banyak kita berhutang & berapa bunganya

Kenapa sekarang salahkan periode sebelumnya? #JawabBenar"

"7. Adalah Tugas Konstitusional saya sebagai Ketua MPR untuk menyerap aspirasi rakyat & menyampaikan pada pemerintah

Menjadi kewajiban Konstitusional saya sebagai Ketua MPR mengingatkan pemerintah & memastikan anggaran negara digunakan sebesar besarnya utk rakyat"

"8. Perlu dicatat bahwa dalam Sidang Tahunan 16 Agustus lalu selain mengingatkan pemerintah, Saya juga sampaikan apresiasi pada Presiden Jokowi & Wapres JK yang saya dukung atas capaian - capaiannya

Kritik & Apresiasi adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi #JawabBenar"

"9. “Kepemimpinan Politik harus mampu mengarahkan energi nasional untuk memenangi masa depan, bukan untuk terus terusan mengutuk masa lalu”

Semoga kutipan dari tulisan saudara Yudi Latif di atas bisa menjadi refleksi bagi kita semua

Salam"

• Menteri Sri Mulyani Mundur dari Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuding pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan mengenai pembayaran pokok utang pemerintah pada Kamis (16/8/2018) lalu tidak wajar, bermuatan politis dan menyesatkan.

Zulkifli menyampaikan hal tersebut dalam pidato sidang tahunan MPR Kamis (16/8/2018) lalu.

Ia menyebut besaran pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 400 triliun, setara 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

"Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan," kata Sri Mulyani melalui akun Facebook, Senin (20/8/2018). (*)