Kuasa Hukum Pemilik Tanah Kentingan Baru Solo : BPN Tidak Mungkin Mengukur Jika Sertifikat Palsu

Sebanyak 30 bidang tanah di Kentingan Baru sendiri telah didaftarkan dalam kuasa hukumnya

TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI
Petugas saat melakukan pengukuran tanah di lahan Kentingan Baru, Solo, Selasa (28/8/2018) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kuasa hukum pemilik tanah kawasan Kentingan Baru, Jebres, Solo, Haryo Anindhito Setyo Mukti menjelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo tidak mungkin melakukan pengukuran jika sertifikat palsu.

Hal tersebut diungkapkannya usai mengawal pemasangan batas lahan di Kentingan Baru hari ini, Selasa (28/8/2018) siang.

"Sekarang secara nalar saja, BPN berani mengukur karena memang ada setifikat yang resmi," ujarnya.

"BPN tidak mungkin mau mengukur kalau sertifitak itu tidak asli," ujarnya.

Forum Masyarakat Cinta Solo Tolak Aksi 9 September 2018 Bersama Neno Warisman di Kottabarat

Sebanyak 30 bidang tanah di Kentingan Baru sendiri telah didaftarkan dalam kuasa hukumnya.

"Hasil pengukuran tidak ada perubahan, penolakan dari warga tidak kita gubris karena perkataannya tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku," ujarnya.

"BPN itu juga pasti punya data yang sama, baik itu sertifikat dan ini sudah sesuai dengan surat perintah dari Wali Kota Surakarta," katanya.

Dirinya juga mengatakan tim ini telah dibentuk oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Pemkot Dorong Media Perluas Ruang Kreatif untuk Angkat Potensi Kota Solo

Rudy sendiri telah turun tangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 845.05/17.2/1/2017 tentang Tim Penyelesaian Hunian Tidak Berizin di Kentingan Baru pada 8 Maret 2017.

Salah satu dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut adalah PERPPU Nomor 51 Tahun 1996 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin.

Total luas lahan di Kentingan Baru, Jebres tersebut sebesar 15 ribu meter persegi dan warga yang menempati dari penghuni lama sebanyak 58 orang.

Pasangan Ganda Putra Bulu Tangkis Nomor 1 Dunia, Kevin dan Markus Berhasil Raih Emas di Asian Games

Sedangkan penghuni baru 118 orang.

Seperti diketahui, warga Kentingan baru dinilai sudah melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Diantaranya tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan seperti status hak atas tanah, status kepemilikan gedung serta izin mendirikan bangunan (IMB). (*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved