Sebelum Pengukuran Tanah, Seharusnya Warga Kentingan Baru Solo Dapat Surat Pemberitahuan

Proses ini dianggap tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap.

TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI
Petugas saat melakukan pengukuran tanah di lahan Kentingan Baru, Jebres, Solo, Selasa (28/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pengukuran ulang tanah atas pemilik lahan di Kentingan Baru, Jebres, Solo, Jateng, pada Selasa (28/8/2018) siang dianggap melawan hukum oleh pihak warga.

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya surat pemberitahuan.

Proses ini dianggap tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor :01/JUKNIS-300/2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap.

Menurut kuasa hukum warga Kentingan Baru dari LBH Yogyakarta, NW Satrio Kusma Manggala, mestinya ada surat pemberitahuan ke warga sebelum kegiatan pengukuran tanah.

Pemkot Solo Siap Jadi Fasilitator Mediasi Pemilik Tanah dengan Penghuni Lahan Kentingan Baru Jebres

Adapun seperti diberitakan TribunSolo.com, pengukuran dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta yang dikawal oleh Tim Polresta Surakarta, Polsek Jebres dan Satpol PP Kota Surakarta.

"Dalam aturan tersebut disebutkan tentang tata cara pengukuran dan pemetaan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SOP pengukuran dan pemetaan objek tanah," katanya kepada TribunSolo.com, Jumat (31/8/2018) siang.

Dalam aturannya, kata dia, seharusnya terdapat surat pemberitahuan.

Apalagi di tanah tersebut ada penghuni yang tinggal menetap selama belasan tahun.

Panitia Pemberangkatan Haji Embarkasi Solo Sebut Ada 4 Jemaah Haji yang Masih Dirawat di Arab Saudi

"Pengukuran dan pemetaan objek tanah Kentingan Baru, telah dilakukan secara unprocedural dengan cara melawan hukum (onrechmatige daad, Red)," katanya menegaskan.

Satrio juga mengatakan sengketa kepemilikan objek tanah Kentingan Baru merupakan sengketa privat.

Hal itu masuk dalam ranah keperdataan sehingga tidak dibenarkan adanya campur tangan dari aparatur publik yang memihak salah satu pihak.

Seperti diketahui, warga Kentingan Tengah dinilai melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

Yusuf Mansur Dukung Maruf Amin Tapi Tak Masuk Timses Jokowi-Maruf

Di antaranya tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan.

Seperti status hak atas tanah, status kepemilikan gedung serta izin mendirikan bangunan atau IMB.  (*)

Penulis: Eka Fitriani
Editor: Junianto Setyadi
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved