Satpol PP Pemkot Solo Sebut Ongkos Bongkar HP 105 Hangus Jika Pembongkaran Dilakukan Pemkot

"Batasnya kan kemarin tanggal 8, jika belum dibongkar dan yang bongkar kami ya ongkos bongkarnya hangus," kata Kepala Satpol PP, Sutarja.

Satpol PP Pemkot Solo Sebut Ongkos Bongkar HP 105 Hangus Jika Pembongkaran Dilakukan Pemkot
TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Kepala Satpol PP Solo Sutarja 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyatakan ongkos bongkar bagi penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105 di Jebres Tengah hangus jika bangunan belum juga dibongkar.

"Batasnya kan kemarin tanggal 8, jika belum dibongkar dan yang bongkar kami ya ongkos bongkarnya hangus," kata Kepala Satpol PP, Sutarja, Selasa (9/10/2018).

Namun ia belum mau menyebutkan kapan pembongkaran akan dilakukan oleh Pemkot Solo.

"Tidak ada batasan waktu, yang jelas kami sudah beri surat peringatan sesuai prosedur, "ujarnya.

Relawan Karangpandan Habiskan Rp 5 Juta untuk Ongkosi Korban Gempa dan Tsunami Pulang ke Karanganyar

Pihaknya juga masih menyelaraskan jadwal dengan berbagai instansi terkait.

Beberapa instansi terkait akan dilibatkan dalam penertiban lahan HP105, di antaranya Kepolisian dan TNI, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), serta Muspika Kecamatan Jebres.

Ongkos bongkar bagi warga tidak akan diberikan jika nantinya pembongkaran dilakukan Pemkot.

“Kalau sudah dikosongkan ya alhamdulillah, kalau belum dikosongkan ya kita yang mengosongkan, dan ongkos bongkarnya hangus," tegasnya.

Gelaran GATF Fase Kedua 2018 di Solo, Fresh Booking Umroh Capai Rp 30 Miliar

Pemkot menawarkan kompensasi meliputi ongkos bongkar bangunan Rp 65.000 per meter persegi, ongkos angkut material Rp 500.000 per bangunan.

Juga relokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga yang tidak memiliki rumah.

Begitu juga bagi warga yang memiliki usaha di rumahnya, Pemkot memberikan ruang usaha di Pasar Panggungrejo.

“Solusi ini yang terus kita tawarkan kepada mereka, yang jelas tidak boleh seseorang itu sakarepe dewe atau pokoke, pokoke, " tegasnya. (*)

Penulis: Imam Saputro
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved