​Pemkot Solo Bakal Beri Sanksi bagi ASN yang Tidak Netral

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota Solo bakal memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil negara (ASN ) Kota Solo yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2019.

“Tahun lalu pernah ada sanksi kepada beberapa ASN,” kata Pj Sekda Untara tanpa menyebut jumlah detailnya, usai deklarasi netralitas ASN Solo, Rabu (17/10/2018).

Ia menjelaskan ASN bersangkutan diberi peringatan untuk tidak mengikuti kampanye.

“Bisa saja dipecat , karena diberi peringatan tidak mematuhi, itu kan panjang waktunya, jika ditegur berkali-kali tidak mematuhi paling berat ke pemecatan,” kata dia.

Ia juga berharap setiap ASN memiliki komitmen untuk tidak mengikuti kampanye.

• Air PDAM Dekat Rumah Presiden Jokowi di Solo Mendadak Berwarna Merah Darah Segar

“Misalkan ada undangan acara, kemudian di tengah-tengahnya disisipi kampanye, kami minta agar meninggalkan tempat,” ujar Untara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Solo mendeklarasikan netralitas dalam pemilihan umum 2019.

Deklarasi dibacakan oleh Pj Sekda Solo, Untara dalam apel di halaman Balai Kota Solo , Rabu (17/10/2018).

Deklarasi yang dibacakan berisi enam poin.

Di antaranya bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden , dan calon legislative maupun partai politk manapun.

• Prabowo Subianto Rayakan Ulang Tahun ke-67, Ini Ucapan Manis dari Mantan Istri, Titik Soeharto

Kemudian turut aktif menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019 yang berintegritas, aman, dan damai.

“Bersedia dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila bersikap tidak netral,” ucap Untara ketika membacakan deklarasi.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dalam amanatnya menegaskan agar ASN Solo harus netral dalam pemilu 2019.

“Kalau ada undangan acara yang mendatangkan calon tertentu dan temanya sudah kampanye, saran saya tidak usah datang dahulu,” kata Rudy dihadapan peserta apel.