​Perguruan Tinggi Diharapkan Aktif Perangi Korupsi

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Imam Saputro

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Perguruan tinggi diharapkan aktif dalam memerangi korupsi di lingkungannya ataupun di tingkat nasional.

Perguruan tinggi juga menjadi pusat gerakan akademis pemberantasan korupsi dan mendorong gerakan pemberantasan korupsi.

Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk Era Industri 4.0 dan Tantangan Baru Antikorupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jumat (14/12/2018).

"Praktik korupsi di perguruan tinggi, misalnya penggunaan cap palsu, titip absen, meng-copy tugas, bahkan plagiarisme skripsi,” kata  penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Santoso, Jumat (14/12/2018).

• Saloka Theme Park Beri Diskon Tiket Masuk 20 Persen hingga Akhr Desember 2018

Menurutnya, perilaku tersebut bisa dicegah dengan kebijakan kampus berintegritas yang diterapkan.

“Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta sudah memberlakukan kebijakan bahwa jika alumninya ditemukan terlibat korupsi dan narkoba, maka gelar ijazahnya akan dicabut,” kata dia.

Contoh lain Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung juga mencoret alumni yang melalukan tindak pidana korupsi.

“Universitas Binus bahkan sempat memberhentikan 26 mahasiswanya karena kedapatan mencontek pada Ujian Tengah Semester (UTS),” jelas Budi.

• Pedagang Ikan di Cilacap Ini Bilang Nyerah ke Sandiaga Uno karena Pasar Dikuasai Orang China

Inisiatif lain gerakan antikorupsi di perguruan tinggi, lanjut Budi, bisa diterapkan dengan melakukan penelitian atau membentuk pusat kajian antikorupsi.

“Seperti di UNS Solo ini sudah ada Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako), pusat studi ini merupakan satu langkah nyata dalam memerangi korupsi,” terangnya.

Selain Budi, juga hadir menjadi narasumber adalah Sekjen Transperancy International Indonesia, Dadang Trisasongko, dan aktivis Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK),Judhi Kristantini. (*)