Wali Kota Solo Dilaporkan ke Polisi Terkait Kasus Lahan Sriwedari

Wali Kota Solo dilaporkan berkaitan dugaan perusakan dan perampasan tanah Sriwedari yang telah disita oleh Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Penulis: Eka Fitriani | Editor: Hanang Yuwono
TRIBUNSOLO.COM/EKA FITRIANI
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Minggu (17/12/2018) 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Eka Fitriani

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, dilaporkan ke Satreskrim Polresta Solo.

Laporan tersebut berkaitan dugaan perusakan dan perampasan tanah Sriwedari yang telah disita oleh Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Wali Kota Solo diadukan oleh Koordinator Ahli Waris, RMT Wirjodiningrat, Joko Pikukuh Gunadi, pada Senin (10/12/2018).

Pengaduan Joko Pikukuh Gunadi tersebut diterima penyidik Satreskrim Polresta Solo, Aiptu Mukti Ali SH MH, dengan nomor aduan STBP/691/XII/2018/Reskrim, tertanggal 10 Desember 2018.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Dijadwalkan Launching Kios TPID di Pasar Gede Solo

Gunadi mengadukan Wali Kota berdasar tanah Sriwedari seluas 99.889 M2 milik ahli waris Wirjodiningrat berdasarkan RVE Nomor 295, Akte Jual Beli Nomor 10 tgl 13 Juli 1877, Akte Resident Surakarta Nomor 19 tgl 05 Desember 1877, Peta Minuut Kelurahan Sriwedari Blad:10 dari Kantor Pendaftaran Tanah Surakarta.

Tanah Srwedari milik ahli waris RMT Wirjodiningrat diperkuat berdasar Putusan MA No:3000-K/Sip/1981 17 Maret 1983, MA No:125-K/TUN/2004, PK No:29-PK/TUN/2007, MA No:3249-K/Pdt/2012 Jo No:478-PK/PDT/2015.

Selain itu, pada Rabu 15 Nopember 2018, tanah Sriwedari telah disita Jurusita PN Surakarta berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg jo No:3249-K/Pdt/2012 tanggal 26 September 2018.

Meskipun tanah dan bangunan Sriwedari milik ahli waris RMT Wirjodiningrat namun terlapor FX Hadi Rudyatmo dituding tetap membongkar, merusak, dan membangun bangunan diatas tanah Sriwedari.

Wali Kota Solo Imbau Pengendara Sesuaikan Kecepatan Saat Melintas Flyover Manahan

"Atas tindakan tersebut, terlapor telah melanggar pasal 406 KUH yakni menghancurkan, merusak," kata kata salah satu ahli waris RMT Wirjodiningrat tersebut dalam rilis yang diterima TribunSolo.com, Selasa (18/12/2018) siang.

"Membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,'' ujarnya.

Posisi Wali Kota Solo sebagai pejabat menurut Gunadi juga bisa dijerat dengan pasal 424 KUHP yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara.

Serta melanggar pasal 263 KUHP yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat serta menggunakan surat palsu.

Momen Akhir Tahun 2018, Fave Hotel Solo Berbagi Bersama Puluhan Anak Panti Asuhan

Gunadi juga menjelaskan meski status kepemilikan tanah Sriwedari milik ahli waris RMT Wirjodiningrat, namun Wali Kota membuat pernyataan di media bahwa tanah Sriwedari milik Pemkot Solo.

Sehingga terlapor diyakini juga melanggar pasal 28 (1) UU No:11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No:19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No:11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 45A ayat (1) UU 19 Tahun 2016.

Yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana 6 tahun dan denda Rp 1 miliar.(*)

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved