Misbakhun Ingatkan KPK tentang Kasus Century yang Stagnan

Mantan inisiator kasus Bank Century M Misbakhun mempertanyakan sikap pimpinan KPK yang merespon bebasnya mantan Dirut Bank Century Robert Tantular.

Misbakhun Ingatkan KPK tentang Kasus Century yang Stagnan
TRIBUN/DANY PERMANA
Robert Tantular 

TRIBUNSOLO.COM - Mantan inisiator kasus Bank Century M Misbakhun mempertanyakan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merespon bebasnya mantan Dirut Bank Century Robert Tantular.

Diketahui, Robert Tantular sudah menghirup udara segar.

Robert Tantular divonis 21 tahun penjara dalam empat kasus. Namun, hanya kurang lebih 10 tahun penjara yang dijalaninya.

"Saya lebih senang bicara soal Kasus Century yang stagnan di KPK daripada membicarakan soal kewenangan Kemenkumham dalam memberikan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang sudah ada aturan. Dan petunjuk pelaksanaannya yang sudah menjadi hak bagi para terpidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut," kata Misbakhubn, Jumat (21/12/2018).

KPK Pertanyakan Kelonggaran Remisi Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular

Ia kemudian menyarankan, KPK fokus pada bidang tugasnya yang utama. Yaitu bagaimana kasus Century bisa dibongkar tuntas sampai kepada pelaku utama dan otak pemberi perintah atas kebijakan bailout yang melanggar hukum tersebut.

"Tidak boleh kasus hanya berhenti di Budi Mulya saja. Sementara KPK seakan-akan stagnan dalam menindaklanjuti kasus Bank Century ini. Ada banyak nama yang diduga kuat terlibat seperti mantan Wapres Boediono, ada Miranda Goeltom, dan Raden Pardede," kata Misbakhun. 

"Semuanya disebutkan sebagai bersama-sama turut serta dalam tindak pidana korupsi yg ada dalam putusan Budi Mulya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan Sri Mulyani juga sudah pernah di BAP oleh KPK di Washington terkait kasus Century," ia mengingatkan.

Dapat Remisi 74 Bulan 110 Hari Robert Tantular Bebas dari Penjara, Ini Penjelasan Dirjen PAS

Tugas KPK, Misbakhun menegaskan kembali adalah menuntaskan kasus Century. Bukan malah mengalihkan.

"Dengan memberikan komentar atas kewenangan Kemenkumham dalam pemberian hak terpidana dalam mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang memang sudah ada dasar ataurannya," sindir Misbakhun.

Diberitakan sebelumnya,Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan keheranannya. Robert yang hanya menjalani hukuman setengah dari vonis, kata dia, patut dipertanyakan.

Halaman
12
Editor: Fachri Sakti Nugroho
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved