BPN Sukoharjo Kejar 16 Ribu Bidang Tanah yang Belum Tersertifikasi

BPN Sukoharjo mengejar Lurah dan Camat di Sukoharjo untuk segera menyelesaikan 16 ribu bidang tanah yang belum terdaftar.

TribunSolo.com/Agil Tri
Kepala BPN Sukoharjo, Dwi Purnama saat memberi sambutan sosialisasi PTSL 2018 di Hotel brothers, Kamis (27/12/2018) 

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo mengejar Lurah dan Camat di Sukoharjo untuk segera menyelesaikan 16 ribu bidang tanah yang belum terdaftar.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPN Sukoharjo, Dwi Purnama saat menggelar sosialisasi Evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Hotel Brothers Solo Baru, Kamis (27/12/2018).

Diketahui sekitar 3,8 persen bidang tanah yang tersebar di 167 desa belum terdaftarkan, baik yang meliputi tanah wakaf dan tanah kas desa.

BPN menargetkan tahun 2019 semua bidang tanah telah terdaftar, sehingga di tahun 2020 BPN bisa melakukan perbaikan data.

Tak Terbukti Lakukan Diving, Mohamed Salah Bisa Tampil Lawan Manchester City

"Program tahun 2019 kita harus sudah selesai mendaftarkan tanah tersebut, oleh karena itu kita undang Lurah dan Camat untuk mendorong program tersebut," ucapnya.

KUA sendiri untuk membantu dalam pendaftaran tanah wakaf, seperti tanah masjid dan makam, yang mana tanah wakaf tersebut juga melibatkan KUA atau Kementerian Agama.

Hal tersebut didukung oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya yang mendorong Kepala Desa atau lurah untuk segera mendata dan mendaftarkan tanah yang belum terdaftar.

"Pak Lurah segera mendaftar tanah yang belum didaftarkan, jangan ditahan, pak Camat ya bantu untuk pendaftaran tanah tersebut, supaya maksimal, dan segera kabul," ucapnya.

Gempa 6,1 Magnitudo Landa Manokwari Selatan Papua, Tak Ada Potensi Tsunami

Pemerintah daerah mendukung program ini dengan menggelontorkan dana sebesar Rp 6 Miliar.

Jumlah 16 ribu bidang tanah tersebut akan dibagi menjadi dua yakni PTSL APBD sebanyak 8.000 bidang dan PTSL APBN sebanyak 8.000 bidang

"Kalau yang kurang 16 ribu, kita bagi dua dengan pemerintah pusat. Jadi masing-masing 8 ribu," ucapnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved