Pemblokiran Status Kependudukan 1.026 Orang, Komisi I DPRD Solo Minta Masyarakat Tak Khawatir Hangus

Komisi I DPRD Solo menilai pemblokiran status kependudukan bagi 1.026 penduduk Kota Solo dinilai tepat untuk merapikan administrasi

Pemblokiran Status Kependudukan 1.026 Orang, Komisi I DPRD Solo Minta Masyarakat Tak Khawatir Hangus
Tribunsolo.com/Asep Abdullah Rowi
Anggota Komisi I DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan, Kamis (17/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Komisi I DPRD Solo menilai pemblokiran status kependudukan bagi 1.026 penduduk Kota Solo dinilai tepat untuk merapikan administrasi.

Anggota Komisi I DPRD Solo, Ginda Ferachtriawan meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemblokiran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) tidak menghanguskan data mereka.

"Sudah dikomunikaskan dengan Komisi I, data mereka tidak hangus, hanya diblokir," tuturnya kepada TribunSolo.com, Kamis (17/1/2019).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu, tujuan pemblokiran untuk merapikan administrasi karena masih ada masyarakat yang belum rekam data e-KTP dan mencegah penyalahgunaan pada tahun politik.

Ramai Kabar Perjodohannya dengan Aaliyah Massaid, Dul Jaelani Akui Ingin Nikah Muda

"Rekam data tidak bisa 100 persen, soalnya ada yang pindah belum melaporkan, kerja di perantauan hingga keluar negeri," kata dia.

"Bahkan dari 1.026 orang itu, ada yang tidak diketahui keberadaannya, jadi tepat diblokir agar tidak ada penyalahgunaan," jelasnya menegaskan.

Namun dia berharap bagi masyarakat yang mengetahui kebijakan pemblokiran dari Dispendukcapil Solo, untuk segera merespon.

"Kalau yang bersangkutan datang ke Dispendukcapil, kan bisa diaktifkan lagi, istilahnya kan diblokir, bukan dihanguskan," aku dia.

Ramai Kabar Perjodohannya dengan Aaliyah Massaid, Dul Jaelani Akui Ingin Nikah Muda

Sebelumnya, Dispendukcapil Solo memblokir status kependudukan 1.026 penduduk Solo.

Pasalnya mereka belum melakukan rekam data KTP elektronik hingga 31 Desember 2018.

"Karena sudah kami undang untuk rekam data tidak juga datang, maka kami blokir," kata Kepala Dispendukcapil Solo, Su warta, Rabu (16/1/2019).

Dengan pemblokiran tersebut, kata Suwarta, maka penduduk tersebut tidak dapat mengakses beberapa layanan publik, seperti perbankan, pembuatan SIM dan hak pilih di Pemilu 2019. (*) 

Penulis: Asep Abdullah Rowi
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved