Breaking News:

Abu Bakar Baasyir Batal Dibebaskan

Pemerintah Batal Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Yusril : Tugas dari Presiden Sudah Saya Laksanakan

Penasihat hukum pribadi Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra, tak mempersoalkan bila pemerintah tidak membebaskan Abu Bakar Ba'asyir.

TRIBUNNEWS.COM
Yusril Ihza Mahendra (kanan) saat menemui Abu Bakar Ba'asyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jabar, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA  - Penasihat hukum pribadi Presiden Joko Widodo, Yusril Ihza Mahendra, tak mempersoalkan apabila pemerintah pada akhirnya memutuskan tidak membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Bagi Yusril, ia telah melaksanakan instruksi dari Presiden Jokowi untuk menelaah perkara sekaligus berkomunikasi dengan Ba'asyir beserta keluarganya terkait rencana pembebasan.

"Yang penting bagi saya adalah tugas yang diberikan Presiden sudah saya laksanakan," ujar Yusril melalui siaran pers resmi, Selasa malam (22/1/2019), dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

"Bahwa kemudian ada perkembangan dan kebijakan baru dari pemerintah, maka saya kembalikan segala sesuatunya kepada pemerintah," katanya.

Pemerintah Batal Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Ini Penjelasan Moeldoko

"Saya telah menelaah dengan saksama isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 khusus terkait pembebasan bersyarat.

"Dan semuanya sudah saya sampaikan ke Presiden, termasuk pembicaraan dengan Ba'asyir," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan TribunSolo.com, Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan, kini permintaan pembebasan bersyarat bagi Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

"Iya (tidak dibebaskan), karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan, harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa sore.

Video Penjelasan Jokowi Terkait Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Ba'asyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Syarat formil narapidana perkara terorisme, pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Mahfud MD: Yang Bilang Baasyir Bebas Murni Bukan Presiden, Tapi Media Massa yang Ngutip Pak Yusril

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis. (Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado) 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Batal Bebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Ini Kata Yusril

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved