Jadi Percontohan Nasional, Pengembangan PLTSa Putri Cempo Solo Diharapkan Segera Beroperasi Optimal

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro berujar terlebih dengan menerapkan sistem pengolahan gasifikasi

TribunSolo.com/Garudea Prabawati
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia saat kunjungan ke Proyek Pengembangan PLTSa Putri Cempo Solo, Kamis (14/2/2019) 

Laporan Wartawan Tribunsolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia menyebut pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan akhir (TPA) Putri Cempo akan segera rampung dan optimal beroperasi.

Menteri PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro berujar terlebih dengan menerapkan sistem pengolahan gasifikasi.

"Dan metode sistem inilah yang membedakan dengan pengembangan PLTSa di daerah lainnya," katanya kepada wartawan, di sela kunjungannya di PLTSa Putri Cempo Surakarta, Kamis (14/2/2019).

Pihaknya menyebut pengolahan sampah yang dilakukan di Solo menggunakan sistem gasifikasi ini lebih ramah lingkungan. 

Mulai Kamis (14/2/2019) Ini Bus Trans Jawa Mulai Layani Rute Jakarta-Semarang-Solo

Sehingga konsepnya mengurangi sampah itu sendiri dan menghasilkan listrik yang terbarukan.

"Dan keberhasilan Kota Solo nantinya menjadi acuan daerah lainnya yang menerapkan sistem PLTSa Gasifikasi," katanya.

Apabila berjalan lancar yang di Kota Solo ini maka kota lain yang selama ini mengeluhkan teknologi atau tipping fee-nya dapat mencontoh

"Sehingga Kota Solo dapat menjadi bisnis model yang diikuti oleh kota lain," imbuhnya.

Sejarah Perkumpulan Masyarakat Surakarta, Berawal dari Gabungan 6 Organisasi Tionghoa di Solo

Sementara itu Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo berujar selama ini masih ada kendala aturan mengenai Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

"Makanya kami mendorong pemerintah pusat, agar mudah bagi kami membuat regulasinya dalam Peraturan Daerah (perda)," tutupnya. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved