Breaking News:

Bakal Digusur karena Sengketa Lahan, Belasan PKL Pandawa Solo Baru Datangi Kantor DPRD Sukoharjo

Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terlibat sengketa lahan di utara Carrefour Solo Baru mendatangi DPRD Sukoharjo, Kamis (14/2/2019).

Penulis: Agil Tri
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
PKL saat berbincang dengan Sekretaris Komisi II DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, di gedung DPRD, Kamis (14/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terlibat sengketa lahan di utara Carrefour Solo Baru mendatangi DPRD Sukoharjo, Kamis (14/2/2019).

PKL yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pandawa Solo Baru itu mengadu dan meminta perlindungan anggota dewan, karena bakal digusur terkait sengketa lahan dengan PT Mitra Adi Perkasa selaku pemilik lahan.

Ketua Paguyuban Pedagang Pandawa Solo, Nanang Iriawan menyampaikan, pedagang diberi waktu hingga 14 Februari 2019 untuk meninggalkan lokasi tersebut.

"Pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan melalui advokatnya telah menemui kami pada November 2018, pertemuan berlanjut hingga tiga kali," katanya.

Dari pertemuan itu pedagang diminta untuk mengkosongkan lahan yang ditempati saat ini.

Melalui advokatnya, pemilik lahan juga melayangkan surat peringatan.

Tidak berhenti sampai di situ, pemilik lahan juga mengadukan sengketa tersebut kepada Pemkab Sukoharjo.

Disdag Solo Mulai Lelang Pembangunan Selter PKL Kottabarat, April 2019 Jalan dr Moewardi Steril PKL

"Kami diminta untuk mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB) ke pemkab, sementara kami tidak memiliki hak penempatan tanah tersebut, bagaimana kami membuat IMB," katanya.

Pemilik lahan juga menawarkan ganti rugi berupa uang transportasi bagi para pedagang senilai Rp 1 juta untuk meninggalkan lokasi itu.

Namun pera pedagang menolak ganti rugi yang ditawarkan pemilik lahan yang hanya sebesar Rp 1 juta per bangunan.

"Kami tidak berniat memiliki lahan, kami hanya ingin ganti rugi yang diberikan itu wajar, bukan Rp 1 juta," katanya.

Dia menambahkan para pedagang sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1998.

"Sejak awal menempati lahan ini ditarik biaya Rp 4 juta, kemudian setiap tahun masih membayar uang sewa Rp 3,5 juta dan uang keamanan maupun kebersihan," kata pedagang lain, Dwi Handayani. (*)

Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved