Presiden Jokowi: Merasa Dikriminalisasi, Tak Ada Masalah tapi Dimasalahkan, Silakan Datang ke Saya
Presiden Joko Widodo gamblang menjawab tudingan antek asing, PKI, dan kriminalisasi ulama, yang kerap dialamatkan pada dirinya.
lihat foto
TRIBUNSOLO.COM, BENGKULU - Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah, di Bengkulu, Jumat (15/2/2019), secara gamblang menjawab tudingan antek asing, PKI, dan kriminalisasi ulama, yang kerap dialamatkan pada dirinya.
"Mengenai isu PKI, antek asing, kriminalisasi ulama, dan lainnya, akan saya jawab."
"Sudah 4 tahun lalu dibawa mengenai ini, Presiden Jokowi itu antek asing, ini saya menjawab, bukan marah ya, saya menjawab," kata Jokowi.
Jokowi bingung dengan tudingan antek asing ini.
• Disiarkan Hari Ini, Simak Keseruan Inul, Soimah dan Peserta LIDA 2019 Syuting Bareng Jokowi
Ia kemudian menyinggung Blok Mahakam yang dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun, dan kini sudah diambil Indonesia 100 persen.
"Sudah saya serahkan 100 persen pada Pertamina."
"Selanjutnya, 2018, blok Chevron Amerika lebih dari 90 tahun, sudah dimenangkan 100 persen pada Pertamina juga."
"Kita enggak bicara besar-besar soal itu," ujar Presiden.
• Sandiaga Uno saat Disambut Teriakan Jokowi oleh Warga di Bojonegoro, Begini Reaksinya
Kemudian, lanjut Jokowi, di akhir 2018, Freeport mayoritas sahamnya dikuasai Indonesia sebagai saham pengendali yang diwakili PT Inhalum.
"Kita diam, enggak ada antek asing, antek asing."
"Saya sampaikan apakah mudah ambil alih ini."
"Kalau mudah, sejak dulu tiga ini diambil alih," ujar dia.
Tudingan dirinya PKI juga membuat Jokowi bingung.
• Airlangga Hartarto Yakin Elektabilitas Jokowi Melesat Usai Debat Kedua Pilpres
Jokowi mengatakan, ia lahir tahun 1961 sementara PKI dibubarkan tahun 1965.
"Berarti ada PKI balita, umur saya masih 4 tahun."
"Kalau ada yang tuduh PKI berarti ada PKI (balita)," ujar dia.
Isu ketiga berkaitan kriminalisasi ulama. Jokowi mengatakan, semua sama di hadapan hukum.
• Jelang Debat Kedua Pilpres 2019, Pendukung Jokowi-Maruf Berencana Menambah Lokasi Nobar di Solo
Kalau ada gubernur, bupati, anggota dewan, dan lainnya bermasalah dengan hukum, maka penegak hukum akan menyikapi.
"Kriminalisasi itu kalau tidak ada masalah tapi dimasalahkan, silakan datang ke saya."
"Tapi, kalau memang ada masalah hukum, ditangani aparat hukum, itu karena memang ada masalah," ucap dia. (Kontributor Kompas.com Bengkulu, Firmansyah)
Artikel ini telah dipublikasikan Kompas.com dengan judul: Jokowi Jawab Fitnah Antek Asing, PKI, dan Kriminalisasi Ulama
