Tidak Ditemukan Pelanggaran, Bawaslu Sukoharjo Imbau Masyarakat Serah Tabloid Bodong Jika Terganggu

Dari kajian yang dilakukan Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI terhadap Tabloid Indonesia Barokah, tidak menemuan unsur pelanggaran peraturan kampanye

Tidak Ditemukan Pelanggaran, Bawaslu Sukoharjo Imbau Masyarakat Serah Tabloid Bodong Jika Terganggu
TribunSolo.com/Agil Tri
Bawaslu Sukoharjo saat menunjukan tiga tabloid non pers, di Kantor Bawaslu Sukoharjo, Selasa (19/2/2019) 

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Menanggapi banyaknya media bodong yang ditemukan, Komisioner Bawaslu Sukoharjo Divisi Penindakan Pelanggaran, Rochmad Basuki memberikan himbauanya.

"Jika masyarakat ada yang merasa terganggu atau dengan keberadaan tabloid tersebut memicu konflik, bisa diserahkan ke Panwascam, pihak Kepolisian, atau Bawaslu," katanya kepada TribunSolo.com, Selasa (19/2/2019).

Dari hasil penelusuran Bawaslu, tidak ditemukan pelanggaran dalam tabloid bodong tersebut.

Dari kajian yang dilakukan Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI terhadap Tabloid Indonesia Barokah, tidak menemuan unsur pelanggaran peraturan kampanye.

Berstatus Pejabat Publik dan Kooperatif, Sekda Papua Tak Ditahan

Dia menambahkan, dengan keberadaan tabloid bodong ini yang masif di Pemilu 2019 ini, akan menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan kajian dengan Bawaslu Pusat.

"Pasti itu akan menjadi bahan kajian bagi Bawaslu, Kalau ada unsur dugaan pelanggaran Pemilu pasti akan kita mengambil tindakan," katanya.

Untuk mensiasati aturan kampanye, pembuatan tabloid bodong (non produk pers) menjadi alternatif.

"Bahan kampanye yang diatur di PKPU berupa stiker, topi, kaos, kalender, dan tidak ada yang merujuk kepada tabloid," kata Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo.

Presiden Jokowi Daftarkan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032

Di Sukoharjo sendiri sudah ditemukan empat tabloid bodong seperti Tabloid Indonesia Barokah, Setiadharma, Kerja Nyata, dan Swara Indonesia Raya yang ditemukan di beberapa lokasi yang berbeda.

"Karena bukan termasuk media resmi, kami melihat dari sisi konten, dari kajian kami isinya kampanye positif," katanya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved