Pilpres 2019

Bawaslu Jateng Kirim Rekomendasi Kasus Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah ke Kemendagri

Bawaslu Jateng resmi mengirim surat rekomendasi terkait pelanggaran etika yang diduga dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo beserta 31 kepala daerah.

Editor: Hanang Yuwono
Tribun Jateng/ Daniel Ari Purnomo
Ganjar Pranowo bersama 31 kepala daerah lainnya disebut Bawaslu telah melakukan pelanggaran pemilu dengan mengadakan deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah pada 26 Januari yang lalu. 

TRIBUNSOLO.COM, SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah resmi mengirim surat rekomendasi terkait pelanggaran etika yang diduga dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta 31 kepala daerah di Jateng.

Rekomendasi tertulis terkait pelanggaran UU Pemerintah Daerah tersebut telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (25/2/2019) siang.

"Hari ini sudah diserahkan ke Mendagri."

"Silahkan nanti mereka yang menindaklanjuti," ujar Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiudin, saat ditemui di kantornya, Senin (25/2/2019).

Ungkapa Cinta dari Al Ghazali untuk Ahmad Dhani yang Sedang Mendekam di Penjara

Rofiudin menambahkan, surat rekomendasi yang dikirim berisi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pihak.

Ada beberapa poin yang direkomendasikan, misalnya poin tidak adanya pelanggaran terkait Undang-Undang Pemilu.

Namun, diduga terlapor melanggar perundangan lain, dalam hal ini Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

"Tidak temukan dugaan pemilu, tapi dugaan perundangan-undangan lain," tambahnya.

Kemendagri akan Kaji Ulang soal Vonis terhadap Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah di Jateng

Bawaslu juga meralat pernyataan dimana sebelumnya sempat menyebut deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang dilakukan Ganjar dan para kepala daerah tidak dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Namun ternyata, dalam pemeriksaan, ada STTP yang disusulkan.

"Saat itu tidak ada, ternyata dalam pemeriksaan ada STTP berisi acara rapat internal dan konferensi pers," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan, Kemendagri masih menunggu surat resmi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal putusan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang diduga melanggar aturan netralitas.

Deklarasi Pro Jokowi-Maruf Dianggap Bawaslu Langgar Aturan, Ganjar Pranowo Kecewa Putusan Bawaslu

Setelah surat diterima, pihaknya akan kembali melakukan verifikasi terhadap para kepala daerah.

"Setelah terima surat, tentu kami harus lakukan klarifikasi. Jadi kami akan terjunkan tim ke lapangan melakukan kroscek beberapa fakta yang ada dengan gubernur dan beberapa yang ikut deklarasi," ujar Sumarsono kepada Kompas.com, Senin (25/2/2019).

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved