Pilpres 2019

Ganjar Pranowo Pilih Tunggu Salinan Putusan Rapat Pleno terkait Putusan Bawaslu

Ganjar menyebut, putusan Bawaslu terkait deklarasi dirinya beserta 31 kepala daerah itu kebablasan.

TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat memberikan keterangannya kepada wartawan di Warung Cemoro, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (14/2/2019). 

TRIBUNSOLO.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan Bawaslu Jateng, yang menilainya melanggar etika dalam UU Pemerintahan Daerah saat deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kendati demikian, Ganjar memilih untuk menunggu salinan putusan untuk kemudian menyatakan sikap.

“Nunggu, saya belum dapat putusannya, ini sedang minta,” kata Ganjar kepada wartawan seusai menerima kunjungan Duta Besar Rusia di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Minggu (24/2/2019) malam, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Ganjar menyebut, putusan Bawaslu terkait deklarasi dirinya beserta 31 kepala daerah itu kebablasan.

Bawaslu dinilai tidak berwenang melanggar ketentuan pelanggaran etika dalam UU Pemerintahan Daerah.

Ganjar merasa putusan itu merugikan dirinya.

“Saya tidak punya lembaga banding,” tambah politisi 50 tahun ini.

Deklarasi Pro Jokowi-Maruf Dianggap Bawaslu Langgar Aturan, Ganjar Pranowo Kecewa Putusan Bawaslu

Lebih lanjut, pria berambut putih ini ingin segera mendapat salinan putusan rapat pleno terkait kasus ini, termasuk ihwal rekomendasi kepada Mendagri untuk menegur para kepala daerah yang terlibat dalam deklarasi.

“Apakah saya bisa mendapat hasil pleno (Bawaslu)? Jawabannya bisa."

"Bagaimana caranya? Apakah saya mendapatkan itu otomatis? Kalau pengadilan, begitu diputus pihaknya dikasih, ini kan saya belum tahu (putusannya), dan sampai saya harus aktif untuk menghubungi."

"Karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya," tambahnya.

“Terpaksa saya kejar,” ucapnya lagi. 

Dalam kasus deklarasi, Bawaslu menyatakan Ganjar beserta kepala daerah tidak melanggar ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Hanya saja, Bawaslu tetap memberi catatan bahwa kegiatan itu melanggar etika sebagaimana dalam pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved