Mendagri Belum Terima Surat Putusan Bawaslu soal Pelanggaran Netralitas Ganjar Pranowo

Menurut dia, setiap kepala daerah memiliki hak politik dan berhak untuk berkampanye sesuai dengan ketentuan yang ada

Mendagri Belum Terima Surat Putusan Bawaslu soal Pelanggaran Netralitas Ganjar Pranowo
Kompas.com/SABRINA ASRIL
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima surat dari Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) terkait putusan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain yang diduga melanggar aturan netralitas.

"Yang pertama, saya belum mendapatkan surat resmi hasil klarifikasi dari Bawaslu," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Menurut dia, setiap kepala daerah memiliki hak politik dan berhak untuk berkampanye sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tjahjo menilai deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Ganjar dan 31 kepala daerah lainnya sudah mengikuti proses yang seharusnya sehingga tidak melanggar aturan.

Polda Jabar Periksa 3 Perempuan di Karawang Terkait Video Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan

Oleh karena itu, terkait persoalan etika yang diduga dilanggar oleh para kepala daerah tersebut, Tjahjo mengatakan hal itu sesuatu yang sulit.

"Untuk Jateng yang saya pahami, sejak awal sudah mengikuti proses yang ada"

"Malah saya dengar dari Panwas Jateng sudah tidak ada masalah karena sesuai aturan yang ada," katanya.

"Hanya ada masalah yang berkaitan dengan etika"

"Saya kira kalau sudah bicara etika kan repot," ujarnya.

Xanana Gusmao Mantan Presiden Timor Leste Jenguk Ani Yudhoyono, Perlakuannya pada AHY Jadi Sorotan

Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu surat dari Bawaslu perihal keputusan tersebut.

Bawaslu Jateng memutuskan, deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan.

Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng Rofiuddin mengatakan, aturan yang dilanggar bukan aturan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Masuk pelanggaran hukum lainnya, dalam hal ini UU Pemda," kata Rofiuddin saat dihubungi, Sabtu (23/2/2019). (Kompas.com/Devina Halim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Belum Terima Putusan Bawaslu soal Pelanggaran Etika Ganjar Pranowo"

Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved