Pilpres 2019

Mendagri Tegaskan Tak Akan Tindaklanjuti Vonis Bawaslu Jateng Atas Ganjar Pranowo

Tjahjo Kumolo memastikan pihaknya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu meskipun nantinya surat terkait vonis Ganjar dkk sudah diterima.

Rina Ayu/Tribunnews.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, kementeriannya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah yang memvonis bersalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain.

Diberitakan TribunSolo.com sebelumnya, vonis bersalah itu karena Ganjar dan 31 kepala daerah lain di Jateng mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pertama, per hari ini saya belum terima surat dari Bawaslu," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

"Kedua, Kemendagri tak punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau memanggil kepala daerah," katanya, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Bawaslu Jateng Kirim Rekomendasi Kasus Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah ke Kemendagri

Mantan Sekjen DPP PDI-P ini pun memastikan pihaknya tak akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu meskipun nantinya surat terkait vonis Ganjar dkk sudah diterima.

Sebab, ia menyebut bahwa Ganjar dan 31 Kepala daerah lain tak melanggar aturan apapun.

"Tidak ada (langkah lanjutan) menurut kami, semua clear kok," ucap Tjahjo.

Tjahjo menyebut pihaknya telah melakukan telaah terhadap langkah Ganjar dan 31 kepala daerah di Jateng melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

Bupati Karanganyar: Kurang Proporsional, Putusan Bawaslu Soal Deklarasi Kepala Daerah bagi Jokowi

Menurut dia, tidak ada aturan yang dilanggar dalam deklarasi tersebut.

"Semua sudah mengikuti proses perizinan kepada panwas setempat. Juga mengajukan izin cuti, tidak menggunakan fasilitas atau keuangan daerah," katanya.

"Secara UU, secara proses, secara prosedur semua clear," ucap Tjahjo menegaskan.

Politikus PDI-P ini menegaskan bahwa ia tidak membela Ganjar sebagai rekan separtai.

Deklarasi Pro Jokowi-Maruf Dianggap Bawaslu Langgar Aturan, Ganjar Pranowo Kecewa Putusan Bawaslu

Menurut dia, ada juga kepala daerah dari kubu oposisi yang melakukan kampanye.

Namun, Kemendagri tak mempermasalahkan hal itu selama dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved