Pilpres 2019

Tidak Ada Sanksi untuk Ganjar dan Rudy dari Kemendagri, Partai Gerindra Solo : Negara Apa Ini?

Partai Gerindra Solo menyayangkan keputusan Kemendagri terkait deklarasi dukungan Pilpres 2019 oleh Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain di Jateng

TribunSolo.com/Asep Abdullah Rowi
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Partai Gerindra Solo menyayangkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait deklarasi dukungan Pilpres 2019 oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain di Jateng.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno kecewa atas sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak mempersoalkan deklarasi yang dilakukan oleh Ganjar dan kepala daerah lain.

"Jelas melanggar, tetapi tidak ada sanksi, negara apa ini?," terang dia kepada TribunSolo.com, Rabu (27/2/2019).

Mendagri Tegaskan Tak Akan Tindaklanjuti Vonis Bawaslu Jateng Atas Ganjar Pranowo

Pihaknya mengungkapkan, tidak hanya Partai Gerindra yang kecewa, tetapi juga publik.

Pasalnya, Ganjar hingga Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo tidak mendapatkan sanksi atau peringatan keras dari Kemendagri.

"Jadi terkesan diskriminatif, kan harusnya hukum tetap ditegakkan dan tidak pandang bulu," ungkap dia.

Dia menduga, tidak adanya sanksi bagi Ganjar dan 31 kepala daerah lain karena Kemendagri berasal dari partai pengusung pemerintah.

"Karena menterinya dari partai sebelah," kata dia.

Kemendagri Merasa Belum Perlu Panggil Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah yang Dukung Jokowi-Maruf

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri sudah melakukan telaah terhadap deklarasi dukungan Pilpres 2019 dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain di Jateng.

Para kepala daerah ini dinyatakan melanggar netralitas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng terkait dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Setelah dilakukan kajian, kata Tjahjo, Kemendagri menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar dalam deklarasi tersebut.

"Semua sudah mengikuti proses perizinan kepada panwas setempat. Juga mengajukan izin cuti, tidak menggunakan fasilitas atau keuangan daerah," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

"Secara UU, secara proses, secara prosedur semua clear," tambah Tjahjo. (*) 

Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved