Breaking News:

Ini Alasan PKL Solo Baru Sukoharjo Menghentikan Pembayaran Pajak

Para Pedagang kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo meminta aturan pajak direvisi.

Penulis: Agil Tri | Editor: Fachri Sakti Nugroho
TribunSolo.com/Agil Tri
Ilustrasi PKL 

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Para Pedagang kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo meminta aturan pajak direvisi.

Hal ini lantaran pajak PKL yang dikenakan dinilai memberatkan dan penarikan pajak dinilai tidak berimbang.

Ketua Paguyuban Setia Kawan PKL Solo Baru, Sudarsi mengatakan saat sosialisasi Perda No 11/2017 tentang Pajak Daerah, PKL dikenakan pajak 10 persen per bulan.

"Pajak 10 persen per bulan itu diambil dari pendapatan kotor, sementara kami masih harus kulakan dan gaji karyawan, itu sangat memberatkan, kami menolak," katanya saat dihubungi TribunSolo.com, Sabtu (9/3/2019).

Sekretaris Komisi II DPRD Sukoharjo Tak Ingin Grusa-grusu Tangani Sengketa PKL Pandawa Solo Baru

Selanjutnya dalam penerapannya, pedagang diberi tiga opsi pembayaran pajak yang dibayarkan dengan cara kolektif kepada paguyuban.

"Kita diberi tiga opsi, opsi pertama Rp 260 ribu per bulan, lalu Rp 130 ribu per bulan, dan Rp 80 ribu per bulan, yang diambil dari skala besar kecilnya warung dan tingkat keramaian," ucapnya.

Pada Oktober 2018 lalu, penarikan pajak secara kolektif sempat dilakukan oleh paguyuban Setia Kawan PKL Solo Baru.

Menurut Sudarsi, pada bulan pertama, pendapatan pajak mencapai Rp 7,93 juta, dibulan kedua turun menjadi 6,89 juta, dan dibulan terakhir semakin turun pendapatan pajaknya.

Hal ini dikarenakan tidak ada pengawasan maupun sanksi bagi pedagang yang tidak membayar pajak, sehingga para pedagang mulai enggan membayarkan pajaknya.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved