Atasi Pengemplang Pajak, Dirjen Pajak Jateng akan Tempuh Jalur Hukum

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II akan tindak tegas tiga Wajib Pajak (WP) yang diduga melakukan pengemplangan pajak.

Atasi Pengemplang Pajak, Dirjen Pajak Jateng akan Tempuh Jalur Hukum
TRIBUNSOLO.COM/Garudea Prabawati
Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu, dalam acara Media Solo Raya Mengisi e-Filling Bareng Ditjen Pajak Jateng II, Jumat (15/2/2019) pagi. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Garudea Prabawati

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II akan tindak tegas tiga Wajib Pajak (WP) yang diduga melakukan pengemplangan pajak saat melaporkan surat pemberitahunan (SPT) tahunan. 

Dirjen Pajak akan menempuh jalur hukum.

Kepala Kanwil DJP Jateng II, Rida Handanu, berujar tiga wajib pajak yang diduga melakukan pengemplangan pajak itu, menurutnya berada di tiga lokasi berbeda.

"Yakni di Klaten, Purwokerto dan Cilacap," katanya kepada wartawan, Selasa (19/3/2019).

Para WP tersebut diduga melakukan pengemplangan pajak karena laporan SPT yang disampaikan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Dirjen Pajak Jateng Sebut 3 Wajib Pajak Diduga Lakukan Pengemplangan Pajak

Rida berujar untuk WP yang berada di Purwokerto dan Cilacap, kasusnya saat ini sudah masuk ke persidangan.

Kalau yang di Klaten sekarang ini masih dalam proses ke persidangan.

Terkait kerugian yang ditanggung negara, akibat adanya pengemplangan pajak tersebut, Rida enggan membeberkan.

Dipastikan nominal tidak terlalu besar.

"Namun upaya hukum yang dilakukan kepada para WP ini agar mereka jera, sehingga dapat secara optimal melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak," katanya.

Tindakan tegas ini juga diharapkan agar para WP tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. (*)

Penulis: Garudea Prabawati
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved