Pemilu 2019

Bawaslu Temukan Kalender Kampanye Prabowo-Sandi Tercantum Logo Pemkab Sukoharjo

Bawaslu Sukoharjo menemukan bahan kampanye berupa kalender yang menyantumkan logo Pemkab Sukoharjo.

Bawaslu Temukan Kalender Kampanye Prabowo-Sandi Tercantum Logo Pemkab Sukoharjo
TRIBUNSOLO.COM/AGIL TRI
Bahan kampanye berupa kalender berlogo Pemkab Sukoharjo di sebuah warung di Desa Cemani, Grogol, Sukoharjo, Sabtu (24/3/2019). 

Laporan wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Badan Pengewas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo menemukan bahan kampanye berupa kalender yang menyantumkan logo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

Didalam kalender tersebut merupakan terpasang juga gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Komisioner Divisi Data Hukum dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, mengatakan Bawaslu saat ini melihat bentuk dan jenisnya berpendapat bahwa diduga kalender tersebut dibuat untuk bahan kampanye pemilu presiden.

"Kami saat ini sedang menugaskan Panwascam untuk mendata peredaran kalender tersebut," katanya saat dihubungi TribunSolo.com, Minggu (24/3/2019).

Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu, Bawaslu Sukoharjo Gelar Wayang Kampung Sebelah di Alun-alun

Bahkan saat kunjungan Sandiaga Uno di Desa Cemani, Grogol, Sukoharjo kemarin, Bawaslu juga menemukan sebuah kalender tersebut terpasang di warung yang berada di belakang panggung.

Bawaslu Sukoharjo sendiri sudah menginventarisir bahan kampanyet sebanyak tiga buah.

"Bawaslu akan melakukan kajian dengan memperhatikan aturan kampanye sesuai PKPU, Perbawaslu dan UU Pemilu," lanjutnya.

Hal ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan simbol dan tulisan kabupaten Sukoharjo pada bahan kampanye tersebut.

Bawaslu Sukoharjo Temukan Tiga Nama Caleg TMS yang Belum Dicoret dalam Surat Suara DPRD

"Dalam hal ini, dugaan penggunaan logo atau gambar serta tulisan Kabupaten Sukoharjo akan dilihat dari sisi tata aturan administrasi pemerintahan daerah dalam penggunaan logo atau lambang tersebut."

"Apakah merupakan logo atau lambang resmi pemerintah daerah atau merupakan simbol administratif," katanya.

Dia menambahkan jika ada pihak yang merasa dirugikan bisa membuat laporan kepada pihak kepolisian. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved