Pilpres 2019

Jimly Asshiddiqie Minta Prabowo Tak Terpengaruh Statemen Amien Rais soal 'People Power'

Jimly menyarankan Prabowo sebaiknya menempuh jalur hukum jika merasa dicurangi. Ketimbang ikutis saran Amien Rais.

Jimly Asshiddiqie Minta Prabowo Tak Terpengaruh Statemen Amien Rais soal 'People Power'
Tribunnews/Jeprima
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno didampingi para petinggi partai pendukung saat mendeklarasikan kemenangan terkait penyelenggaraan Pilpres 2019 di kediamannya Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (18/4/2019). Prabowo Subianto ditemani Sandiaga Uno kembali menyatakan kemenangannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62 persen hitungan real count internal pada pemilu 2019. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengimbau capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tak mengikuti saran Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais untuk mengerahkan massa dalam menyikapi kecurangan Pilpres 2019.

Jimly menyarankan Prabowo sebaiknya menempuh jalur hukum jika merasa dicurangi.

"Kalau misal ada keberatan, tempuh jalur resmi."

"Jangan seperti yang dibayangkan oleh Pak Amien Rais gitu," ujar Jimly saat ditemui di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Hadir di PN Jaksel, Tompi Siap Bersaksi dalam Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

"Statement Pak Amien Rais untuk menggerakkan people power itu hanya wanti-wanti saja supaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional, melayani dengan adil."

"Dia hanya blow up saja jadi bukan serius gitu," lanjut Jimly.

Ia menilai, pascareformasi demonstrasi di jalan menjadi pilihan terakhir.

Sebab saat ini semua saluran protes sudah disediakan oleh negara, termasuk protes terhadap hasil pemilu.

Idrus Marham akan Hadapi Vonis Hakim Hari Ini Setelah Sidang Sempat Ditunda

Jimly mengatakan, saat ini ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa menindak kecurangan dalam pemilu.

Jika masih tidak puas dengan hasil perolehan suara, kandidat bisa mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved