Geledah Ruang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, KPK Sita Dokumen Perdagangan Gula

Dalam penggeledahan yang berlangsung sejak Senin (29/4/2019) pagi itu, tim KPK menyita antara lain sejumlah dokumen terkait perdagangan gula.

Geledah Ruang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, KPK Sita Dokumen Perdagangan Gula
KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dalam penggeledahan yang berlangsung sejak Senin (29/4/2019) pagi itu, tim KPK menyita antara lain sejumlah dokumen terkait perdagangan gula.

Dituturkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, penggeledahan itu dilakukan untuk menindaklanjuti beberapa fakta yang muncul selama proses penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

“Sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dengan tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso) selaku anggota DPR-RI,” jelas Febri, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.id.

Tanggapan Enggartiasto Lukita soal Ruang Kerjanya yang Digeledah KPK

Bowo diumumkan sebagai tersangka bersama Indung dari PT Inersia yang bertindak sebagai perantara penerimaan suap, setelah dirinya ditangkap oleh KPK pada Kamis (28/3/2019).

Dalam kasus ini, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti juga dinyatakan sebagai tersangka pemberi duap.

Dalam kasus ini, KPK juga menyita 82 kardus dan dua buah kontainer berisikan uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 yang sebagian sudah dipilah dalam sekitar 400.000 amplop.

Uang itu, diduga akan dibagikan kepada calon pemilih menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu.

Bank Indonesia Solo akan Buka Penukaran Uang Periode Lebaran 2019, Ini Jadwal dan Ketentuannya

Uang itu, diduga akan dibagikan kepada calon pemilih menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April lalu.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi ini, berawal dari perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik yang sudah dihentikan, PT HTK lalu minta bantuan Bowo.

Bowo pun menggunakan jabatannya untuk menekan PT Pupuk Indonesia Logistik agar kembali menggunakan jasa PT HTK untuk distribusi.

Pada 26 Februari 2019 dilakukan penandatangan nota kesepakatan PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK yang memuat kerja sama distribusi pupuk dengan kapal milik PT HTK.

Pengembangan Kasus Bowo Sidik Pangarso, KPK Geledah Ruang Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved