Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa yang Diputuskan Jokowi, Ini Analisis Pengamat

Rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, dinilai sebagai keniscayaan.

TRIBUNSOLO.COM/ASEP ABDULLAH ROWI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayani masyarakat yang ingin meminta foto dengan dirinya saat jalan-jalan bersama keluarganya di The Park Mall Solo Baru, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Sukoharjo, Rabu (1/5/2019).  

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Asep Abdullah Rowi

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa yang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, dinilai sebagai keniscayaan.

Menurut Pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, ada sejumlah alasan yang menguatkan adanya keputusan saat rapat terbatas di Kantor Kepresidenan.

"Saya menilai tujuan untuk pemerataan, agar tidak Jawa sentris," kata dia kepada TribunSolo.com, Kamis (2/5/2019).

Lebih lanjut Agus memaparkan, secara geopolitik dan ekonomi, pemindahan Ibu Kota akan menghindari adanya kecenderungan menganaktirikan penduduk luar Jawa.

Mahfud MD: Karena Saya Orang Madura, Saya Senang Kalau Madura Jadi Ibu Kota Indonesia

"Juga menutup ruang disparitas peredaran uang di mana selama ini uang beredar di Jakarta 70 persen dan 30 persen di luar Jawa," paparnya.

Dosen Fakultas Hukum itu menerangkan, bahkan pemindahan Ibu Kota ini secara geostrategis untuk menghindari agar tidak semua urusan ekonomi, sosial dan politik terpusat di Jakarta.

"Dengan cara ini penataan manusia, sosial, ekonomi dan politik di Indonesia menjadi lebih tertib dan beradab," terang dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Jusuf Kalla Sebut Sulawesi Pulau yang Cocok

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.

Yakni Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi di sekitar istana dan Monas dibuat untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Kemudian pusat pemerintahan pindah ke luar, tetapi dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta dan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan timur.

Jokowi Pertimbangkan 3 Pulau

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved