Pilpres 2019

Ijtima Ulama 3 Tuntut Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi, GNPF Berikan Alasannya di Hadapan TKN 01

Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ijtima Ulama 3 Tuntut Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi, GNPF Berikan Alasannya di Hadapan TKN 01
WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Ketua GNPF Ulama, Yusuf Muhammad Martak dan calon presiden Prabowo Subianto berada di tengah forum Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018). Prabowo mendatangani pakta integritas sebagai wujud keseriusannya melaksanakan hasil rekomendasi Ijtima Ulama. 

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusuf menilai usulan diskualifikasi atas dasar temuan dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif.

Usulan berupa tuntutan ini merupakan keputusan dari hasil ijtima' ulama 3 yang digelar pada Rabu (1/5/2019).

Jubir TKN Jokowi-Maruf Tuding Ijtima Ulama III sebagai Politik Akal-akalan

Yusuf kemudian menjelaskan dasar munculnya tuntutan ijtima' ulama 3 tersebut saat datang sebagai narasumber di program acara Rosi, Kompas TV, Kamis (2/5/2019).

"Itu aspirasi dari tokoh-tokoh yang datang di ijtima' ulama karena adanya kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Yusuf.

Ia juga membicarakan soal sanksi yang pantas diberikan jika benar ditemukan kecurangan dalam Pemilu 2019 khususnya dalam kontestasi Pilpres 2019.

Aksi Presiden Jokowi yang Tak Mau Ganggu AHY Wawancara Jadi Sorotan, Lihat Videonya

"Apabila nanti benar-benar ditemukan kecurangan, kira-kira apa sanksinya? Apakah Pemilu-nya diulang?"

"Kalau ada pertandingan, dua orang bertanding, yang satu jelas-jelas menang sementara yang satu melakukan kecurangan, apakah dia (pelaku kecurangan, red) yang diberi sanksi atau pertandingannya yang diulang?" jelasnya.

GNPF pun menyarankan agar KPU tetap membuka diri dan bersikap transparan.

Makna Nomor Polisi B 2024 AHY di Mobil yang Dipakai AHY Saat Temui Jokowi di Istana Kepresidenan

Sementara itu, anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, TGB M Zainul Majdi, menilai wajar atas usulan yang merupakan gabungan aspirasi dari para ulama.

Halaman
123
Penulis: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved