Ijtima Ulama 3 Tuntut Jokowi-Ma'ruf Didiskualifikasi, GNPF Berikan Alasannya di Hadapan TKN 01

TRIBUNSOLO.COM - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Yusuf menilai usulan diskualifikasi atas dasar temuan dugaan kecurangan yang dianggap terstruktur, sistematis dan masif.

Usulan berupa tuntutan ini merupakan keputusan dari hasil ijtima' ulama 3 yang digelar pada Rabu (1/5/2019).

• Jubir TKN Jokowi-Maruf Tuding Ijtima Ulama III sebagai Politik Akal-akalan

Yusuf kemudian menjelaskan dasar munculnya tuntutan ijtima' ulama 3 tersebut saat datang sebagai narasumber di program acara Rosi, Kompas TV, Kamis (2/5/2019).

"Itu aspirasi dari tokoh-tokoh yang datang di ijtima' ulama karena adanya kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Yusuf.

Ia juga membicarakan soal sanksi yang pantas diberikan jika benar ditemukan kecurangan dalam Pemilu 2019 khususnya dalam kontestasi Pilpres 2019.

• Aksi Presiden Jokowi yang Tak Mau Ganggu AHY Wawancara Jadi Sorotan, Lihat Videonya

"Apabila nanti benar-benar ditemukan kecurangan, kira-kira apa sanksinya? Apakah Pemilu-nya diulang?"

"Kalau ada pertandingan, dua orang bertanding, yang satu jelas-jelas menang sementara yang satu melakukan kecurangan, apakah dia (pelaku kecurangan, red) yang diberi sanksi atau pertandingannya yang diulang?" jelasnya.

GNPF pun menyarankan agar KPU tetap membuka diri dan bersikap transparan.

• Makna Nomor Polisi B 2024 AHY di Mobil yang Dipakai AHY Saat Temui Jokowi di Istana Kepresidenan

Sementara itu, anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, TGB M Zainul Majdi, menilai wajar atas usulan yang merupakan gabungan aspirasi dari para ulama.

"Sebagai aspirasi, siapa yang bisa melarang aspirasi tapi kita punya penalaran," kata TGB.

"Pemilu merupakan musyawarah tertinggi, dan sertifikat musyawarah itu ada di C1," lanjutnya.

• BPN Prabowo-Sandi Sebut Tak Ada Penghitungan Formulir C1 di Provinsi, Data Disetor ke Kertanegara

TGB juga menyayangkan soal tuntutan hasil ijtima' ulama 3.

Ia menilai hal tersebut justru tidak menghormati proses Pemilu 2019 yang sudah melibatkan 80 persen dari total pemilih di Indonesia.

"Kalau kita beralih ke hal lain, sama saja kita tidak menghormati lebih dari 80 persen yang sudah mengikuti musyawarah (Pemilu, red) dengan penuh semangat dan keinginan memilih pemimpin," jelas TGB.

• Rukunnya Pendukung Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga saat Makan Bersama di Kapuk Muara

Simak video tayangan wawancara keduanya di bawah ini:

Sebelumnya, ijtima' ulama 3 menghasilkan satu keputusan, yakni tuntutan diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf.

Dikutip dari BBC Indonesia melalui Tribunnews.com, para ulama pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Bawaslu dan KPU untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Joko Widodo dan Maruf Amin.

• UPDATE Real Count KPU: Prabowo-Sandi Kuasai Semua Wilayah di Sumatera Barat kecuali Satu Wilayah Ini

Mereka menyatakan hal itu dalam Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019), acara yang disebut pengamat sebagai upaya mendelegitimasi KPU dan hasil pemilu.

Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, soal kecurangan Pemilu.

"Telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019," tegasnya.

• Direktur Media Center DPP PAN Anggap Sosok Prabowo Tak Dongkrak Suara Partai di Pileg 2019

Prabowo Subianto yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas." (*)