Pemilu 2019

Fahri Hamzah Setuju Situng Diaudit karena Tak Ada dalam Undang-Undang

Fahri Hamzah menyoroti tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng di dalam Undang-Undang.

Fahri Hamzah Setuju Situng Diaudit karena Tak Ada dalam Undang-Undang
Twitter/fahrihamzah
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan adanya Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fahri Hamzah menyoroti tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng di dalam Undang-Undang.

Oleh sebab itu, Fahri Hamzah berpendapat, Situng tidak wajib dilakukan.

Karena, lanjutnya, pada akhirnya pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada penghitungan manual berjenjang.

Fahri Hamzah Tanggapi soal Prediksinya tentang PKS Gagal ke Senayan yang Meleset

"Jadi saya dengar ya, Situng itu ternyata enggak ada dalam Undang-Undang lho."

"Situng itu tidak wajib karena basic daripada perhitungannya nanti adalah manual," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/5/2019).

"Kalau basisnya manual, sementara Situng-nya bikin kacau, ngapain enggak ditutup aja. Iya kan?" kata Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah kemudian menyarankan sebaiknya Situng diaudit secara menyeluruh.

Rapat Pleno Terbuka Kota Solo, Satu Komisioner Ditolak Duduk dan Tanda Tangan Hasil oleh Saksi 02

Menurut Fahri Hamzah, audit harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk soal metode yang digunakan. Hal ini untuk menjawab keraguan yang dilontarkan oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh."

Halaman
12
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved