BPN Prabowo-Sandi Laporkan Jokowi ke Bawaslu Karena Naikkan Gaji PNS

Dian Islamiati Fatwa, melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jumat (10/5/2019).

BPN Prabowo-Sandi Laporkan Jokowi ke Bawaslu Karena Naikkan Gaji PNS
Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat pidato Apresiasi Capaian Indeks Persepsi Korupsi , Rabu 13 Maret 2019 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa, melaporkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jumat (10/5/2019).

Dian menilai, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin patut diduga menyalahgunakan kekuasaan.

Salah satunya terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS).

Dugaan pelanggaran lainnya yakni terkait pengerahan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN semasa kampanye.

"Undang-undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu," ujar Dian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (10/4/2019).

Inilah Pesan Ibunda Yudha Sindhu Riyanto untuk Sang Putra, Calon Kuat Anggota DPRD Solo Termuda

Menurut Dian, paslon nomor urut 01 itu melakukan pelanggaran terkait politik uang, menaikkan gaji PNS dan pembagian THR yang dipercepat.

Pasal yang dilanggar yakni Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu (UU Pemilu) jo Pasal 1 ayat 28 dan 29 Peraturan Bawaslu RI No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Selain itu Dian juga melaporkan dugaan tindak pidana umum Pasal 515, 523 dan 547 UU Pemilu terkait kematian Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan gaji untuk PNS tahun ini ditambah dengan gaji ke-13 dan ke-14.

Dishub Sukoharjo Minta Pemborong Kebut Proyek Perbaikan Jalan Solo – Yogyakarta di Desa Sraten Gatak

Rata-rata, kenaikan gaji dan pensiun pokok ditetapkan sebesar 5 persen sesuai Rancangan Anggaran yang ada.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji PNS tersebut.

"Menyangkut pertama keputusan kenaikan 5 persennya itu sendiri sesuai dengan UU APBN 2019," ujar Sri Mulyani, di Jakarta, Senin (11/3/2019). (Kompas.com/Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Naikkan Gaji PNS"

Editor: Putradi Pamungkas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved