Tanggapan KPU Sukoharjo Terkait Putusan Bawaslu soal Situng yang Dianggap Melanggar Administrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menanggapai putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai situng yang dianggap melanggar administrasi.

Tanggapan KPU Sukoharjo Terkait Putusan Bawaslu soal Situng yang Dianggap Melanggar Administrasi
Tribunsolo.com/Asep Abdullah Rowi
Perwakilan pendemo dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) diajak ke ruang Situng KPU Solo di kantor Jalan Kahuripan Utara Nomor 23, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat (26/4/2019). 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Agil Tri

TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo menanggapai putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai situng yang dianggap melanggar administrasi.

Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda mengatakan, situng bukan penetapan hasil akhir Pemilu, tapi lebih pada alat bantu KPU untuk mempublikasi ke masyarakat, terkait hasil original dari tiap TPS.

"Putusan Bawaslu itu putusan administrasi, jika salah ya salah, jadi perlu dilakukan koreksi dan pembetulan data," katanya saat ditemui TribunSolo.com, Sabtu (18/5/2019).

Ia menjelaskan, semisal dalam situng ada C1 yang salah input, nantinya tinggal disesuaikan dengan C2, sehingga situng ini lebih pada original hasil di setiap TPS.

"Yang dijadikan acuan untuk koreksinya masuk dalam C1 plano di tiap TPS."

"Proses salah input ini dikawal dalam catatan kejadian khusus, seperti C2, D2, DAA, dan sebagainya," imbuhnya.

Ungkap Alasan BPN Persoalkan Situng KPU, Priyo Budi: Itu Semacam Alat untuk Memprovokasi

Dia menambahkan, terkait salah input dan salah tulis pada C1, hal itu dianggap manusiawi, yang nantinya akan dikoreksi dalam rekapitulasi di setiap tingkatan.

"Rekapitulasi ini sama-sama menyajikan data, misal KPU salah dan pihak Bawaslu dan saksi punya pembanding, kita gunakan data yang benar," jelasnya.

Sehingga menurutnya tanpa adanya putusan Bawaslu tersebut, data akan terkoreksi.

"Di akhir nanti pasti akan terkoreksi, tapi berjenjang dari tingkat TPS, PPS, PPK, tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat."

"Lalu masih ada data dari saksi yang mengawal dari TPS, sehingga datanya terkait terus," jelasnya.

Nuril menambahkan, di dalam situng ada tim scan dan tim koreksi, sehingga jika hasil scan C1 tidak jelas maka akan dilewati.

Di Sukoharjo sendiri, input PPWP sudah 100 persen, namun yang lainnya masih 89 persen.

"Yang 2 persen ini karena kita masih mencari data misal C1 yang tidak jelas atau salah input dengan hasil koreksi dari Bawaslu dan KPU," pungkasnya. (*)

Penulis: Agil Tri
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved