Pemilu 2019

Bawaslu Yakin Tak Ada Gangguan Keamanan saat Pengumuman Hasil Pemilu 22 Mei 2019 Mendatang

Bawaslu meyakini, peserta pemilu akan patuh terhadap undang-undang dan menempuh jalur sesuai konstitusi apabila tidak puas terhadap hasil pemilu.

Editor: Hanang Yuwono
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Fritz Edward, optimistis situasi akan berlangsung aman pada saat pengumuman rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019, pada 22 Mei 2019.

Dia meyakini, peserta pemilu akan patuh terhadap undang-undang dan menempuh jalur sesuai konstitusi apabila tidak puas terhadap hasil pemilu.

"Kami percaya setiap peserta pemilu patuh kepada UU yang berlaku," kata Fritz, di kantor KPU RI, Minggu (19/5/2019).

Menurut dia, peserta pemilu bertanggung jawab terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Jelang Pengumuman Pemilu 2019, Ketua DPRD Solo: yang Kalah Tidak Perlu Turun ke Jalan

Dia menegaskan, tanggungjawab tidak hanya pada lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Selain itu untuk menjaga keamanan, kata dia, terdapat peran dari aparat keamanan, yaitu TNI/Polri. 

Sejauh ini, kata dia, aparat keamanan selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu dalam segala proses.

"Kami meyakini TNI/Polri (menjaga,-red) kemanan."

"Sehingga memberikan keyakinan proses ini berjalan aman dan tertib, dan bisa selesaikan dengan aman," kata dia.

Tanggapan KPU Sukoharjo Terkait Putusan Bawaslu soal Situng yang Dianggap Melanggar Administrasi

Sejauh ini, dia menilai, belum menerima ancaman dari pihak luar.

Dia optimistis penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat 2019 berjalan aman dan lancar.

"Sampai sekarang tak pernah mendapat ancaman apa-apa," tambahnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Pengamat Beberkan Kunci untuk Meredakan Situasi Panas Politik Pasca Pemilu 2019

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sehingga, apabila terdapat peserta pemilu yang akan mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dapat diajukan ke lembaga Mahkamah Konstitusi. (Glery Lazuardi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bawaslu Optimis Tak Ada Gangguan Keamanan saat Pengumuman Hasil Pemilu 2019

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved