Pilpres 2019

Sengketa Hasil Pilpres 2019 akan Diproses MK dalam 14 Hari

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menjelaskan mengenai mekanisme tahapan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019.

Sengketa Hasil Pilpres 2019 akan Diproses MK dalam 14 Hari
Tribunnews/Jeprima
Tribunnews/JEPRIMA Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNSOLO.COM, JAKARTA - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menjelaskan mengenai mekanisme tahapan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 untuk pemilihan presiden (pilpres).

"Sudah dijadwalkan kalau pilpres, karena relatif cepat begitu ya 14 hari kerja," kata Fajar, ditemui di Gedung MK, Selasa (28/5/2019).

Setelah mendaftarkan permohonan kepada MK, kata dia, pihak MK akan mengundang pemohon untuk mengambil akta registrasi perkara pada tanggal 11 Juni 2019.

"Registrasi tanggal 11 Juni, setelah registrasi itu, ketika pemohon diundang ke MK untuk mengambil namanya akta registrasi maka diberitahukan kepada pemohon sidang pemeriksaan pendahuluan itu akan diselenggarakan pada 14 Juni," ujarnya.

Dikutip TribunSolo.com dari Tribunnews.com, pihak MK juga akan mengirimkan salinan permohonan dan surat undangan sidang kepada pihak termohon, KPU RI, Bawaslu RI, dan pihak terkait atau dalam hal ini Tim Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.

"Tanggal 14 (Juni,-red) itu sidang pleno agendanya itu mendengarkan permohonan pemohon, yang sudah hadir di situ termohon, pihak terkait, dan Bawaslu," kata dia.

Mahkamah Konstitusi Persilakan BPN Prabowo-Sandi Lengkapi Berkas Gugatan Sengketa Pilpres

Lalu, kata dia, pada 17 Juni akan digelar sidang beragenda pembuktian.

Pada saat itu, menurut dia, pihak KPU, Bawaslu, dan pihak terkait dapat menyampaikan jawaban keterangan setelah mendengarkan permohonan pemohon pada sidang sebelumnya.

"Sampai tanggal 21 itu pemeriksaan persidangan atau pembuktian jadi disitu termohon, pemohon Bawaslu itu diberikan kesempatan secara seimbang untuk menyampaikan responnya terhadap permohonan itu," kata dia.

Nantinya, hakim konstitusi yang menangani perkara akan menggelar rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 24-27 Juni.

Halaman
12
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved