Demokrat Sebut Prabowo Tak Mau Dengar Strategi SBY: Masukan dari SBY Pasti Cespleng, 2 Kali Menang

TRIBUNSOLO.COM - Tim Prabowo-Sandi disebut tidak mendengarkan nasihat dan strategi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disampaikan oleh kader Partai Demokrat, Andi Arief, beberapa waktu lalu melalui Twitter.

Pernyataan Andi Arief ini dibenarkan oleh sesama kader Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Andi Mallarangeng menegaskan, tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mendengarkan arahan dari Ketua Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

• Masih Berkabung Atas Kepergian Ani Yudhoyono, SBY Enggan Bicara soal Partai Demokrat

Andi Mallarangeng menjelaskan, Partai Demokrat mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu kampanye pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menambahkan, hal itu bahkan dilakukan sejak sebelum penentuan cawapres.

Namun menurut Andi Mallarangeng, Prabowo-Sandi lebih memilih strategi lainnya yang bukan disarankan oleh SBY dan Partai Demokrat.

"Strategi kita share, kita memberikan masukan," kata Andi Mallarangeng saat diwawancara Kompas TV, Minggu (9/6/2019).

"Salah satu bentuk dukungan konkrit adalah memberikan masukan."

"Tetapi sekali lagi, kita juga hanya sebatas memberikan masukan," imbuhnya.

Andi Mallarangeng juga tak ingin mendikte Prabowo dan mempersilakan untuk menggunakan strategi dari siapapun.

"Tidak ingin mendikte kepada Pak Prabowo."

"Silahkan mau menentukan strategi, tapi ini ada strategi yang tepat."

"Cuma Pak Prabowo mungkin saja mendapat masukan-masukan juga dari berbagai pihak."

Lebih lanjut, Andi menyebut strategi dari SBY manjur dan sudah terbukti.

Yakni mampu memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2009 dan 2014.

"Cuma kami katakan bahwa kalau masukan dari Pak SBY pastilah cespleng."

"Pak SBY ini dua kali menang Pemilu Presiden, jadi sudah tahu bagaimana caranya menang," pungkas Andi Mallarangeng.

Simak pernyataan lengkap dari Andi Mallarangeng dalam video di bawah ini.

Demokrat diminta tenang

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN), Andre Rosiade, meminta elite Partai Demokrat tidak membuat gaduh dengan melontarkan pernyataan terkait koalisi parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 secara terbuka ke publik.

Hal itu ia katakan menanggapi usul Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik agar Prabowo segera membubarkan koalisi parpol pendukung.

"Berkoalisi itu kalau punya masukan silakan disampaikan di dalam (secara internal), bukan bikin gaduh. Di situ saling memberikan masukan, tapi di internal bukan merongrong atau bikin gaduh terus," ujar Andre saat dihubungi, Minggu (9/6/2019).

• Puncak Arus Balik, Terminal Tirtonadi Solo Dipadati 52 Ribu Penumpang

Andre mempersilakan Partai Demokrat menentukan sikap jika ingin keluar dari koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Namun, apabila ingin bertahan di dalam koalisi, maka ia meminta Partai Demokrat tidak melontarkan pernyataan yang membuat gaduh dan menjaga etika berkoalisi.

"Kalau ingin bertahan, ya tolong etika koalisi itu dijaga, jangan bikin gaduh terus," kata Andre.

Andre menegaskan bahwa koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga akan masih terus berjalan, sebab proses Pilpres 2019 belum selesai.

Ia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tengah fokus terhadap permohonan sengketa hasil pilpres yang diajukan BPN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita fokus gugat di MK jangan bikin gaduh. kalau mau keluar silakan, kalau memang kebelet menjadi menteri setelah reshuffle Juni-Juli ini ya monggo silakan," ucapnya.

• Apakah Keluarga SBY Berencana Silaturahmi ke Prabowo? Ini Kata Politikus Demokrat Jansen Sitindaon

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.

Adapun parpol pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, Berkarya dan Demokrat.

"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).

Menurut Rachland, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.

Kendati BPN pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.

Oleh sebab itu, kata Rachlan, sebagai pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia. (*)