Merasa Dirugikan, Pengembang Perumahan di Boyolali Klarifikasi Somasi dari Konsultan Hukum Jakarta

Pengembang perumahan di Boyolali PT Graha Pondasi Utama melakukan klarifikasi atas somasi yang mereka terima.

Merasa Dirugikan, Pengembang Perumahan di Boyolali Klarifikasi Somasi dari Konsultan Hukum Jakarta
TRIBUNSOLO.COM/RYANTONO
Marketing PT Graha Pondasi Utama, Suratno. 

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ryantono

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pengembang perumahan di Boyolali PT Graha Pondasi Utama melakukan klarifikasi atas somasi yang mereka terima.

Marketing PT Graha Pondasi Utama Suratno mengatakan, awal kejadian ini adalah ada Konsultan Hukum dari Jakarta mengirimkan mereka somasi.

"Mereka menyomasi kami intinya mengatakan kalau tanah yang kami bangun itu sedang bersengketa," kata Marketing PT Graha Pondasi Utama, Suratno, Jumat (14/6/2019).

"Padahal tidak ada sengketa, semua urusan jual beli dengan pihak pemilik tanah sudah selesai," imbuhnya.

Tak Hanya Gadaikan Istrinya Seharga 250 Juta, Hori Juga Menjual Anak Kandungnya Seharga Rp 500 Ribu

"Kami ada bukti sertifikat," kata dia lagi.

Lahan yang dikira sedang bersengketa adalah lahan yang menjadi lokasi pengembangan perumahan PT. Graha Pondasi Utama di Dukuh Singkil, Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota.

Luas tanah yang mereka bangun adalah 5.880 meter persegi.

Yang lebih merugikan mereka lagi, dalam somasi yang ada dilampirkan juga berita dari media yang tidak kredibel.

"Media itu tidak terdaftar di dewan pers. Menulis tanpa konfirmasi dengan kami," papar dia.

BPN Klaim Prabowo-Sandi Menang 52 Persen, KPU: Kalau Tidak Bisa Membuktikan kan Konyol

Somasi dan pemberitaan dari media yang tidak kredibel tersebut merugikan perusahaannya. Sebab, ditembuskan ke pemangku kebijakan di Boyolali.

"Akibatnya kami kemarin dipanggil oleh Kepala desa setempat, tapi kami sudah jelaskan kalau proses jual beli tanah dengan pemilik lahan sudah klir tidak ada persoalan," papar Suratno.

Menurut dia, somasi yang diberikan pada perusahaannya juga tidak tepat.

Sebab, itu urusan internal keluarga dari pemilik tanah yang mereka beli.

"Kalau urusan jual beli dengan kami sudah tidak ada masalah, sertifikat juga sudah sebagai bukti yang kuat," terang Suratno.

"Makanya untuk memberikan klarifikasi ke publik," tutupnya. (*)

Penulis: Ryantono Puji Santoso
Editor: Hanang Yuwono
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved